Saudi Bantu Keluarkan Sudan dari Daftar Sponsor Terorisme AS

CNN Indonesia | Senin, 07/10/2019 08:44 WIB
Saudi Bantu Keluarkan Sudan dari Daftar Sponsor Terorisme AS Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Arab Saudi mengaku sedang berupaya mengeluarkan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan pihak kerajaan setelah pertemuan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dengan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan Kepala dewan transisi Sudan Abdel Fattah al-Burhan di Riyadh. Mereka bertemu untuk membahas kerja sama bilateral.

"Kerajaan sedang berusaha mengeluarkan Sudan dari daftar terorisme AS," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan di Twitter dikutip dari AFP.



Sejak 1993, Amerika Serikat memasukkan Sudan sebagai negara sponsor terorisme atas tuduhan pemerintah mantan Presiden Omar al-Bashir mendukung kelompok-kelompok yang dianggap AS sebagai teroris.

Masuknya Sudan dalam daftar itu membuat negara tersebut tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan utang dan pembiayaan dari pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Penghapusan Sudan dari daftar itupun berpotensi membuka pintu bagi investasi asing.

[Gambas:Video CNN]

Menteri Luar Negeri Sudan Asmaa Abdalla mengatakan kepada Al Jazeera bahwa resolusi masalah ini adalah prioritas utama pemerintah baru.

Sudan membentuk dewan gabungan pada Agustus dan Hamdok terpilih menjadi pemimpin kabinet pertama negara itu sejak Omar al-Bashir digulingkan.

Sudan memainkan peran penting dalam mendukung kepentingan regional Arab Saudi dan para sekutunya.


Sudah berpihak pada Riyadh untuk melawan Iran dan menyediakan pasukan untuk koalisi dipimpin Saudi melawan pemberontak Houthi yang didukung Teheran dalam perang Yaman.

Setelah kejatuhan Bashir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berjanji menyuntikkan 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7 triliun ke bank sentral Sudan dan 2,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp35 triliun, untuk membantu menyediakan makanan, obat-obatan dan produk minyak bumi.


Namun, mereka tidak menyebutkan apakah uang itu berupa hibah atau pinjaman. (dea)