Uni Eropa Desak Investigasi Menyeluruh Terkait Demo Hong Kong
CNN Indonesia
Rabu, 13 Nov 2019 18:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Uni Eropa (UE) meminta adanya investigasi menyeluruh untuk mencari akar penyebab demonstrasi Hong Kong. Hal ini dilakukan setelah adanya konflik yang kian memanas antara demonstran dan polisi dalam aksi unjuk rasa yang memasuki babak baru.
Pemerintah Hong Kong didesak menyelidiki sejumlah kekerasan dan tindakan represif kepolisian selama aksi demonstrasi berjalan selama enam bulan terakhir.
"Penyelidikan mendalam terhadap aksi kekerasan, pemaksaan, dan akar permasalahan demonstrasi merupakan bagian penting untuk menurunkan angka ketegangan [dalam demo tersebut]," ujar juru bicara bagian urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa, Maja Kocijancic.
Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi pedemo pro-demokrasi yang belakangan dinilai kian beringas. Pada Selasa (12/11), seorang warga yang kontra dibakar saat memprotes aksi
pedemo. Sementara di hari yang sama, polisi menyemprotkan cairan berisi merica kepada ibu hamil yang menuai banyak kecaman.
Kocijancic menilai selama enam bulan terakhir pedemo kerap terlibat 'adu jotos' dengan polisi. Ia menambahkan UE dan Hong Kong memiliki kesamaan terkait hak dan kebebasan serta menjunjung tinggi otonomi di wilayah tersebut.
"UE memiliki ikatan yang kuat dalam hubungan perdagangan, budaya, dan antar masyarakat dengan Hong Kong. Kami berkomitmen terhadap kebebasan dasar, aturan hukum, dan hak asasi manusia," imbuhnya.
Mengutip South China Morning Post, demo dan konflik yang tak kunjung selesai disebut juga berdampak pada kehidupan di wilayah Hong Kong.
[Gambas:Video CNN]
Pernyataan Kocijancic disampaikan setelah Kementerian Dalam Negeri AS mendesak China untuk menghargai komitmennya dalam Deklarasi Gabungan China-Inggris, termasuk komitmen terhadap kebebasan dan hak warga Hong Kong.
"AS sedang memantau situasi di Hong Kong dengan keprihatinan serius. Kami mengutuk kekerasan dari segala sisi, menyampaikan simpati kami terhadap para korban kekerasan terlepas dari pilihan politik mereka, dan mendesak semua pihak, baik polisi maupun demonstran, untuk mulai menahan diri," kata juru bicara Morgan Ortagus dalam pernyataan resmi di situs kementerian, Selasa (12/11) kemarin.
Bukan hanya mendesak upaya investigasi, Uni Eropa juga meminta Hong Kong tetap menggelar pemilihan anggota dewan daerah sesuai jadwal dalam beberapa pekan kedepan.
"Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan pemilihan Anggota Dewan Daerah pada 24 November mendatang berjalan sesuai dengan rencana. Ini akan menjadi tanda yang penting untuk mempraktikkan hak dan kebebasan dalam berdemokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar," kata Kocijancic.
Kendati demikian, sebagian anggota parlemen pro-Beijing telah meminta pemerintah untuk menunda pemilihan karena demonstrasi dan kekerasan yang selama ini terjadi. Media pemerintah People's Daily bahkan beranggapan bahwa tindakan untuk mengakhiri kekerasan dalam demonstrasi diperlukan agar pemilihan bisa dilakukan.
Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam meminta agar bisa memastikan pemilihan anggota dewan daerah dapat dilakukan sesuai dengan rencana. (fls/evn)
Pemerintah Hong Kong didesak menyelidiki sejumlah kekerasan dan tindakan represif kepolisian selama aksi demonstrasi berjalan selama enam bulan terakhir.
"Penyelidikan mendalam terhadap aksi kekerasan, pemaksaan, dan akar permasalahan demonstrasi merupakan bagian penting untuk menurunkan angka ketegangan [dalam demo tersebut]," ujar juru bicara bagian urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa, Maja Kocijancic.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
pedemo. Sementara di hari yang sama, polisi menyemprotkan cairan berisi merica kepada ibu hamil yang menuai banyak kecaman.
"UE memiliki ikatan yang kuat dalam hubungan perdagangan, budaya, dan antar masyarakat dengan Hong Kong. Kami berkomitmen terhadap kebebasan dasar, aturan hukum, dan hak asasi manusia," imbuhnya.
Mengutip South China Morning Post, demo dan konflik yang tak kunjung selesai disebut juga berdampak pada kehidupan di wilayah Hong Kong.
[Gambas:Video CNN]
Pernyataan Kocijancic disampaikan setelah Kementerian Dalam Negeri AS mendesak China untuk menghargai komitmennya dalam Deklarasi Gabungan China-Inggris, termasuk komitmen terhadap kebebasan dan hak warga Hong Kong.
"AS sedang memantau situasi di Hong Kong dengan keprihatinan serius. Kami mengutuk kekerasan dari segala sisi, menyampaikan simpati kami terhadap para korban kekerasan terlepas dari pilihan politik mereka, dan mendesak semua pihak, baik polisi maupun demonstran, untuk mulai menahan diri," kata juru bicara Morgan Ortagus dalam pernyataan resmi di situs kementerian, Selasa (12/11) kemarin.
"Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan pemilihan Anggota Dewan Daerah pada 24 November mendatang berjalan sesuai dengan rencana. Ini akan menjadi tanda yang penting untuk mempraktikkan hak dan kebebasan dalam berdemokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar," kata Kocijancic.
Kendati demikian, sebagian anggota parlemen pro-Beijing telah meminta pemerintah untuk menunda pemilihan karena demonstrasi dan kekerasan yang selama ini terjadi. Media pemerintah People's Daily bahkan beranggapan bahwa tindakan untuk mengakhiri kekerasan dalam demonstrasi diperlukan agar pemilihan bisa dilakukan.
Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam meminta agar bisa memastikan pemilihan anggota dewan daerah dapat dilakukan sesuai dengan rencana. (fls/evn)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK