Taiwan Sahkan RUU Lawan Pengaruh China
CNN Indonesia
Selasa, 31 Des 2019 18:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Legislatif Taiwan mengesahkan RUU kontroversial yang bertujuan melawan pengaruh China. RUU anti-infiltrasi itu diloloskan kurang dari dua pekan sebelum Taiwan menggelar pemilu.
"Kami mengesahkan RUU itu untuk mencegah China, yang merupakan satu-satunya ancaman Taiwan, dari menggunakan kekuatan tajam untuk mencemari, memanipulasi atau menyabot aktivitas demokrasi Taiwan," kata anggota parlemen Partai Demokratik Progresif (DPP) Wang Ting-yu usai undang-undang disahkan, Selasa (31/12).
Dikutip dari AFP, RUU ini didorong oleh DPP, partai pengusung Presiden Tsai Ing-wen dan ditentang keras oleh Kuomintang (KMT).
Di luar parlemen, puluhan aktivis pro-China membentangkan spanduk bertuliskan "Tsai Ing-wen" dan "Teror (DPP)".
UU ini sebagai upaya untuk menghalangi campur tangan China lewat kampanye dan sumbangan politik, serta menyebarkan informasi sesat terkait pemilu.
Pelanggar UU ini menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga sekitar $332.000.
Tsai yang tengah berjuang untuk periode kedua, menggambarkan pemilu 11 Januari itu sebagai perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi Taiwan.
Dia bertarung melawan Han Kuo-yu dari KMT, yang mendukung hubungan lebih dekat dengan Beijing.
[Gambas:Video CNN]
RUU ini menjadi topik hangat menjelang pemilihan karena pihak yang mendukung hubungan dekat dengan China telah mendominasi kampanye.
Menurut Tsai, RUU itu sebagai tanggapan terhadap ketakutan masyarakat Taiwan atas infiltrasi China dari semua sisi.
Beijing meningkatkan tekanan terhadap Taiwan sejak DPP yang turun-temurun mendukung kemerdekaan, berkuasa bersama Presiden Tsai Ing-wen pada 2016 lalu.
Tsai merupakan pemimpin Taiwan yang sangat pro-kemerdekaan dari China.
Sementara itu, China menganggap Taiwan di bawah Tsai merupakan wilayah pembangkang yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Xi Jinping.
Taiwan mendeklarasikan diri menjadi negara berdaulat sejak berakhirnya perang saudara pada 1949. Akan tetapi China masih memandang Taiwan sebagai wilayahnya dan telah bersumpah untuk merebut.
Tiongkok menegaskan bahwa Taiwan tidak memiliki hak untuk memiliki ikatan formal dengan negara mana pun. (dea)
"Kami mengesahkan RUU itu untuk mencegah China, yang merupakan satu-satunya ancaman Taiwan, dari menggunakan kekuatan tajam untuk mencemari, memanipulasi atau menyabot aktivitas demokrasi Taiwan," kata anggota parlemen Partai Demokratik Progresif (DPP) Wang Ting-yu usai undang-undang disahkan, Selasa (31/12).
Dikutip dari AFP, RUU ini didorong oleh DPP, partai pengusung Presiden Tsai Ing-wen dan ditentang keras oleh Kuomintang (KMT).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
UU ini sebagai upaya untuk menghalangi campur tangan China lewat kampanye dan sumbangan politik, serta menyebarkan informasi sesat terkait pemilu.
Pelanggar UU ini menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga sekitar $332.000.
Tsai yang tengah berjuang untuk periode kedua, menggambarkan pemilu 11 Januari itu sebagai perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi Taiwan.
Dia bertarung melawan Han Kuo-yu dari KMT, yang mendukung hubungan lebih dekat dengan Beijing.
[Gambas:Video CNN]
RUU ini menjadi topik hangat menjelang pemilihan karena pihak yang mendukung hubungan dekat dengan China telah mendominasi kampanye.
Menurut Tsai, RUU itu sebagai tanggapan terhadap ketakutan masyarakat Taiwan atas infiltrasi China dari semua sisi.
Beijing meningkatkan tekanan terhadap Taiwan sejak DPP yang turun-temurun mendukung kemerdekaan, berkuasa bersama Presiden Tsai Ing-wen pada 2016 lalu.
Tsai merupakan pemimpin Taiwan yang sangat pro-kemerdekaan dari China.
Sementara itu, China menganggap Taiwan di bawah Tsai merupakan wilayah pembangkang yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Xi Jinping.
Taiwan mendeklarasikan diri menjadi negara berdaulat sejak berakhirnya perang saudara pada 1949. Akan tetapi China masih memandang Taiwan sebagai wilayahnya dan telah bersumpah untuk merebut.
Tiongkok menegaskan bahwa Taiwan tidak memiliki hak untuk memiliki ikatan formal dengan negara mana pun. (dea)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK