AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran

CNN Indonesia | Sabtu, 11/01/2020 01:40 WIB
AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin . (Andrew H. Walker/Getty Images for City Harvest/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran. Sanksi menyasar dua pihak.

Pertama, pejabat tinggi Iran. Setidaknya ada delapan pejabat tinggi Iran yang dikenai sanksi oleh AS. 

Mereka antara lain, Ali Shamkhani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohammad Reza Ashtiani, wakil kepala staf angkatan bersenjata Iran dan Gholamreza Soleimani, kepala milisi Basij, seorang pasukan sukarelawan yang setia kepada rezim.


Sanksi dijatuhkan karena AS menilai orang tersebut telah mengacaukan kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah. 

Sanksi kedua, dijatuhkan pada 17 produsen logam terkemuka di Iran dan perusahaan pertambangan yang menurut AS telah menghasilkan pendapatan miliaran dolar bagi Iran.

Sanksi tersebut juga mencakup jaringan tiga entitas perusahaan yang berbasis di China dan Seychelles serta kapal yang terlibat dalam pembelian, penjualan, dan transfer produk logam Iran.

"Sebagai hasil dari tindakan-tindakan ini, kami akan memotong miliaran dolar dukungan untuk rezim Iran," Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin  seperti dikutip dari AFP, Sabtu (11/1).

[Gambas:Video CNN]
Mnuchin tidak merinci bentuk sanksi yang diberlakukan pada orang dan perusahaan tersebut. Ia hanya menjelaskan sanksi dijatuhkan sebagai buntut dari serangan rudal yang dilakukan oleh Iran pada pangkalan militer Irak yang sedang digunakan pasukan AS.

Mnuchin mengatakan sanksi yang memukul ekonomi Iran tersebut akan dikenakan sampai pemimpin negara tersebut mau menghentikan pendanaan aksi yang mereka sebut sebagai terorisme global dan berkomitmen untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yakin sanksi tersebut bisa mengurangi pendapatan Iran sampai dengan miliaran dolar AS.

"Pendapatan minyak turun 80 persen dan Iran tidak dapat mengakses sekitar 90 persen cadangan kebijakan luar negerinya," katanya.
(agt/agt)