KILAS INTERNASIONAL

Malaysia dan Abu Sayyaf sampai Prabowo Soal Alutsista Prancis

CNN Indonesia | Selasa, 21/01/2020 07:52 WIB
Malaysia dan Abu Sayyaf sampai Prabowo Soal Alutsista Prancis Ilustrasi jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Malaysia dikritik soal Abu Sayyaf sampai reaksi Menhan Prabowo Subianto soal alutsista Prancis. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia pada Senin (20/1) kemarin. Mulai dari Indonesia mengkritik Malaysia soal penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf sampai reaksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal tawaran alutsista Prancis. CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kejadian tersebut dalam kilas internasional.


1. RI Salahkan Malaysia Soal WNI yang Kembali Diculik Abu Sayyaf

Kementerian Luar Negeri RI menyayangkan penculikan nelayan Indonesia oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Lahad Datu, Sabah, kembali terjadi pada pekan lalu.


Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menuturkan penyanderaan yang berulang tampaknya terjadi lantaran koordinasi pihak berwenang Malaysia soal pengamanan di perairan Sabah dan sekitarnya tidak efektif.

Padahal, Indonesia bersama Malaysia dan Filipina telah menyepakati perjanjian trilateral, salah satunya terkait patroli terkoordinasi yakni kerja sama untuk mengamankan wilayah perairan di sekitar Sabah, Sulu, dan utara Sulawesi.

"Betul-betul kami menyesalkan (penyanderaan) ini terjadi berulang-ulang dan kelihatannya kondisi ini karena koordinasi atau keterlibatan pihak berwenang di Malaysia tidak efektif selama ini. Kami berharap hal ini dapat ditingkatkan dalam waktu dekat," kata Mahendra kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR pada Senin (20/1).


2. RI Tolak Nego dengan China Terkait Kisruh Natuna

Indonesia menegaskan posisinya sudah jelas dan diakui hukum internasional terkait perairan Natuna di Kepualauan Riau sehingga tidak perlu bernegosiasi lagi dengan China terkait kisruh ini.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar usai rapat bersama dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Bakamla RI terkait isu Natuna.

"Tidak ada negosiasi. Posisi kita jelas dan diakui hukum internasional, UNCLOS 1982. Tidak ada keperluan untuk bernegosiasi (dengan China) tentang kawasan ZEE Indonesia," kata Mahendra pada Senin (20/1) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Mahendra menegaskan Indonesia bakal memprotes jika kapal-kapal asing, termasuk kapal China, masih menerobos masuk dan mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia terutama di sekitar Natuna.

"Itu kepastiannya perlu dilihat dari pihak China, dari pihak kami, kami tidak terima," kata Mahendra.


3. Prabowo Enggan Tanggapi Laporan RI Tertarik Beli Alutsista Prancis

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggan berbicara banyak soal laporan yang menyebutkan bahwa Indonesia berencana membeli 48 jet tempur, empat kapal perang, dan dua kapal perang korvet Prancis.

Selepas menghadiri rapat di komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (20/1) sore, Prabowo hanya tertawa dan mengatakan bahwa pembelian puluhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) itu adalah keinginan Prancis.

"Itu mungkin keinginan Prancis, itu bisa saja itu," ucap Prabowo di depan wartawan sambil berjalan ke arah mobil.

Namun, Prabowo mengaku bahwa Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pertahanan dengan salah satunya memodernisasi alutsista. Langkah itu, paparnya, diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan untuk menegakkan kedaulatan wilayah, terutama setelah insiden pelanggaran wilayah oleh puluhan kapal ikan China di Natuna baru-baru ini.

"Kita tidak bisa serta merta punya pertahanan kuat, tentunya pemerintah harus memikirkan ini. Soal pelanggaran wilayah, termasuk di Natuna baru-baru ini, harus menjadi perhatian seluruh pihak," kata Prabowo. (ayp/ayp)