TPF Bentukan Myanmar Bantah Terjadi Genosida Rohingya

CNN Indonesia | Selasa, 21/01/2020 12:28 WIB
Tim bentukan Myanmar menyatakan sejumlah prajurit melakukan kejahatan perang dan bukan membantai Rohingya. Ilustrasi anak-anak etnis Rohingya. Tim bentukan Myanmar menyatakan sejumlah prajurit melakukan kejahatan perang dan bukan membantai Rohingya. (AFP PHOTO / CHANDAN KHANNA)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim khusus yang dibentuk pemerintah Myanmar untuk menyelidiki dugaan pembantaian terhadap etnis Rohingya (ICOE) menyatakan sejumlah prajurit diduga kuat hanya melakukan kejahatan perang. Mereka beralasan tidak menemukan bukti perbuatan genosida.

"Ada bukti yang tidak memadai untuk dan akhirnya kami simpulkan bahwa tidak terjadi kejahatan yang bertujuan untuk merusak, sebagian atau keseluruhan, sebuah bangsa, etnis, ras atau kelompok umat beragama tertentu," demikian isi pernyataan ICOE, seperti dilansir AFP, Selasa (21/1).


Hasil temuan ICOE dipaparkan dua hari menjelang pembacaan putusan di Mahkamah Internasional terkait gugatan dugaan pembantaian etnis Rohingya oleh militer Myanmar, yang diajukan Gambia.


ICOE menyatakan sejumlah serdadu memang bertindak kelewat batas dan melakukan kejahatan perang serta terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara serius.

"Termasuk membunuh warga desa dan menghancurkan rumah mereka," lanjut pernyataan ICOE.

ICOE terdiri dari dua tokoh Myanmar dan dua warga asing. Yakni diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan duta besar Jepang untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kenzo Oshima.

Hasil penyelidikan ICOE dibantah oleh Organisasi Rohingya Burma di Inggris (BROUK). Menurut mereka hal itu hanya cara pemerintah Myanmar untuk mengalihkan perhatian dari putusan Mahkamah Internasional.

[Gambas:Video CNN]

"Penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine oleh pemerintah Myanmar hanya upaya cuci tangan rezim junta Tatmadaw atas kekejaman mereka terhadap Rohingya," kata juru bicara BROUK, Tun Khin.

Menurut perwakilan lembaga Human Rights Watch, Phil Robertson, laporan tersebut hanya upaya pemerintah Myanmar untuk menyalahkan serdadu ketimbang menyeret para komandan yang juga harus bertanggung jawab.

"Metode penyelidikan yang dilakukan ICOE jauh dari keterbukaan," kata Robertson.

Jika Mahkamah Internasional meloloskan gugatan Gambia, maka hal ini adalah langkah pertama untuk melakukan penyelidikan menyeluruh yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Penasehat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, sempat keberatan dengan gugatan itu karena dianggap bisa memicu krisis baru.

Lebih dari 740 ribu etnis Rohingya kabur dari Myanmar ke Bangladesh setelah militer melancarkan aksi brutalnya. Penyelidik PBB mengatakan sekitar 10 ribu orang kemungkinan tewas dalam kekerasan di Myanmar.


Krisis kemanusiaan etnis Rohingya dipicu oleh operasi militer Myanmar yang beralasan menumpas kelompok teroris pelaku penyerangan sejumlah pos keamanan di Rakhine. Kelompok bersenjata Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan tersebut, karena merasa wajib melindungi warga Rohingya dari persekusi militer dan kelompok radikal Buddha.

Myanmar terus menjadi sorotan setelah krisis kemanusiaan yang menyasar etnis Rohingya dan minoritas Muslim lain di Rakhine kembali memburuk pada pertengahan 2017. Kini sebagian besar dari mereka masih tinggal di perbatasan Bangladesh, dan tidak mau dipulangkan ke Myanmar. (ayp/ayp)