Kubu Demokrat Protes Aturan Sidang Pemakzulan Trump Dibalik

CNN Indonesia | Rabu, 22/01/2020 07:49 WIB
Kubu Demokrat Protes Aturan Sidang Pemakzulan Trump Dibalik Fraksi Demokrat memprotes usul menyidangkan pemakzulan Presiden Donald Trump baru kemudian memperlihatkan bukti dan saksi. (SAUL LOEB / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Senat Amerika Serikat memulai sidang pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Sidang perdana ini kubu Demokrat menuduh fraksi Republik hendak membalik urutan persidangan, dan menyembunyikan saksi-saksi penting dan sejumlah bukti penyelidikan yang akan disampaikan ke hadapan majelis terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Trump.

Seperti dilansir AFP, Rabu (22/1), perdebatan bermula saat ketua senator fraksi Republik, Mitch McConnell, mengusulkan peraturan yang akan menghalangi majelis untuk memanggil saksi kunci atau dokumen penting yang dianggap akan menyulitkan proses persidangan. Sebab saat ini Trump sedang berada di Swiss.

McConnell juga menyatakan akan menutup celah supaya kubu Demokrat tidak bisa mengubah peraturan yang dia usulkan. Diduga hal itu dilakukan supaya sidang pemakzulan segera berakhir dan mereka kembali berkonsentrasi kepada pemilihan presiden.


"Peraturan dasar yang kami usulkan sudah adil dan kami sampaikan kepada semua pihak," kata McConnell.


Kubu Demokrat keberatan dengan usul itu. Menurut Ketua Tim Pemakzulan dari Dewan Perwakilan, Adam Schiff, aturan itu membuat proses persidangan tidak akan berjalan dan janggal karena dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bukti-bukti penting yang mereka bawa tidak dipaparkan.

Bahkan menurut dia seolah fraksi Republik pasang badan untuk Trump.

"Ini bertolak belakang, sidang dahulu kemudian memaparkan bukti. Sebagian besar rakyat Amerika tidak yakin akan terjadi persidangan yang adil," kata Schiff.

Kubu Demokrat sampai saat ini tetap memaksa untuk menghadirkan empat saksi yang merupakan penasihat dan mantan staf khusus Trump. Di antaranya adalah Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney dan mantan penasihat khusus presiden bidang keamanan, John Bolton.

Saat dalam proses penyelidikan di DPR, Trump mengklaim mempunyai hak prerogatif untuk melarang keduanya bersaksi.

Salah satu kuasa hukum Trump, Jay Sekulow, menyatakan tuduhan terhadap kliennya meragukan karena penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi upaya Kongres tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam undang-undang dasar AS yang membuat seorang presiden bisa dimakzulkan.

[Gambas:Video CNN]

Hoaks

Terpisah, Trump memutuskan menghadiri pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bertepatan dengan dimulainya sidang perdana pemakzulan. Dia kembali mengatakan menjadi korban pembunuhan karakter dan seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah hoaks.

"Saya bertemu dengan para pemimpin dunia, orang-orang penting di dunia yang akan mengembalikan kesejahteraan. Yang lainnya hanya hoaks. Ini hanya pembunuhan karakter yang telah terjadi selama bertahun-tahun, dan jujur saja, ini memalukan," kata Trump.

Trump dimakzulkan pada 18 Desember 2019 oleh Dewan Perwakilan. Dia diduga menyalahgunakan kekuasaan dan berupaya menghalangi Kongres. Ia diduga sengaja menahan bantuan pertahanan untuk Ukraina sebesar US$391 juta pada Juli hingga September 2019.

Hal itu dilakukan diduga untuk menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, agar mengabulkan permintaan Trump mengusut dugaan korupsi mantan anggota dewan komisaris perusahaan energi Burisma, Hunter Biden.


Hunter merupakan anak calon presiden Partai Demokrat Joe Biden yang akan menjadi rival Trump dalam pemilihan presiden pada November mendatang. Trump diduga melakukan upaya tersebut untuk menjegal karir politik Biden, yang dianggap menjadi calon kuat pesaingnya.

Kemudian, Trump juga dituduh menghalangi Kongres dengan tidak memberikan akses dokumen kepada panitia khusus. Ia memerintahkan orang-orang yang dipanggil DPR untuk tidak hadir.

Trump adalah presiden AS ketiga yang menjalani proses pemakzulan setelah Andrew Johnson (1868) dan Bill Clinton (1999). Namun, seperti dua pendahulunya, nampaknya Trump tidak akan sampai dilengserkan karena kubu mayoritas di senat sepertinya akan berpihak kepadanya.

Saat ini fraksi Republik di Senat mempunyai 53 kursi. Sedangkan kubu Demokrat memiliki 47 kursi. Perdebatan tata cara persidangan pemakzulan Trump sampai saat ini masih berlangsung. (ayp/ayp)