Palestina Batalkan Seluruh Perjanjian dengan Israel dan AS
ayp | CNN Indonesia
Rabu, 20 Mei 2020 08:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, memutuskan membatalkan seluruh perjanjian yang dibuat dengan Amerika Serikat dan Israel, sebagai bentuk protes atas rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat.
"Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan bangsa Palestina tidak lagi terikat dengan perjanjian yang nota kesepahaman yang sudah ditandatangani dengan pemerintah Israel dan Amerika Serikat, termasuk soal perjanjian keamanan," kata Abbas saat menyampaikan pernyataan di Ramallah, seperti dikutip Associated Press, Rabu (20/5).
Abbas tidak menjelaskan apa dampak keputusan tersebut dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah Palestina.
"Israel harus mempertanggungjawabkan janjinya di hadapan masyarakat dunia sebagai pihak yang menduduki tanah Palestina, sesuai Konvensi Jenewa 1949," ujar Abbas.
Pada Februari lalu, Abbas memperingatkan dia akan membatalkan seluruh perjanjian dengan AS dan Israel, setelah Presiden AS Donald Trump dan Gedung Putih membeberkan rencana peta jalan damai yang dinilai terlampau condong kepada Israel.
"Kami meminta pemerintah AS bertanggung jawab penuh sebagai rekan utama kelompok pemerintah pendudukan, terhadap seluruh penindasan yang dialami penduduk Palestina," ujar Abbas.
Abbas juga terus didesak oleh partai politik dan organisasi milisi Hamas untuk memutuskan perjanjian keamanan dengan Israel dan AS. Bahkan, Hamas menuntut pembubaran Otoritas Palestina karena dinilai tidak berdaya.
Jika hal itu terjadi, maka Israel harus bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ratusan ribu penduduk Palestina di Tepi Barat.
Abbas juga membatalkan perjanjian dengan badan intelijen AS yang dilakukan untuk memerangi terorisme.
Israel menduduki Tepi Barat setelah menang dalam Perang Enam Hari pada 5 sampai 10 Juni 1967.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan akan menunaikan janji kampanye untuk mengambil alih Tepi Barat. Rencananya sangat didukung oleh AS.
Jika hal itu terjadi maka rencana perdamaian solusi dua negara yang diusulkan kini terancam gagal. Palestina dan Israel bisa kembali terlibat peperangan dan membuat kawasan Timur Tengah kembali bergolak.
Trump menyatakan mendukung Israel untuk mencaplok 30 persen wilayah Tepi Barat, termasuk kawasan pemukiman ilegal, yang saat ini diduduki. Sebagai gantinya, Palestina akan diberikan wilayah pemerintahan dengan persyaratan, tetapi Israel yang mengendalikan penuh operasi keamanan.
Palestina menolak usul tersebut dan justru kurang mendapat simpati dari negara-negara lain.
Secara terpisah, pemerintah Indonesia sebagai pendukung perdamaian Palestina-Israel dan usul solusi dua negara menyatakan masih terus memantau perkembangan situasi usai keputusan Abbas.
"Kita mengikuti pernyataan yang baru disampaikan Presiden Abbas tersebut. Namun, sejauh ini masih belum ada penjelasan lebih lanjut dari apa yang disampaikan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com. (ayp/ayp)
[Gambas:Video CNN]
"Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan bangsa Palestina tidak lagi terikat dengan perjanjian yang nota kesepahaman yang sudah ditandatangani dengan pemerintah Israel dan Amerika Serikat, termasuk soal perjanjian keamanan," kata Abbas saat menyampaikan pernyataan di Ramallah, seperti dikutip Associated Press, Rabu (20/5).
Abbas tidak menjelaskan apa dampak keputusan tersebut dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah Palestina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Februari lalu, Abbas memperingatkan dia akan membatalkan seluruh perjanjian dengan AS dan Israel, setelah Presiden AS Donald Trump dan Gedung Putih membeberkan rencana peta jalan damai yang dinilai terlampau condong kepada Israel.
"Kami meminta pemerintah AS bertanggung jawab penuh sebagai rekan utama kelompok pemerintah pendudukan, terhadap seluruh penindasan yang dialami penduduk Palestina," ujar Abbas.
Abbas juga terus didesak oleh partai politik dan organisasi milisi Hamas untuk memutuskan perjanjian keamanan dengan Israel dan AS. Bahkan, Hamas menuntut pembubaran Otoritas Palestina karena dinilai tidak berdaya.
Jika hal itu terjadi, maka Israel harus bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ratusan ribu penduduk Palestina di Tepi Barat.
Abbas juga membatalkan perjanjian dengan badan intelijen AS yang dilakukan untuk memerangi terorisme.
Israel menduduki Tepi Barat setelah menang dalam Perang Enam Hari pada 5 sampai 10 Juni 1967.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan akan menunaikan janji kampanye untuk mengambil alih Tepi Barat. Rencananya sangat didukung oleh AS.
Jika hal itu terjadi maka rencana perdamaian solusi dua negara yang diusulkan kini terancam gagal. Palestina dan Israel bisa kembali terlibat peperangan dan membuat kawasan Timur Tengah kembali bergolak.
Trump menyatakan mendukung Israel untuk mencaplok 30 persen wilayah Tepi Barat, termasuk kawasan pemukiman ilegal, yang saat ini diduduki. Sebagai gantinya, Palestina akan diberikan wilayah pemerintahan dengan persyaratan, tetapi Israel yang mengendalikan penuh operasi keamanan.
Palestina menolak usul tersebut dan justru kurang mendapat simpati dari negara-negara lain.
Secara terpisah, pemerintah Indonesia sebagai pendukung perdamaian Palestina-Israel dan usul solusi dua negara menyatakan masih terus memantau perkembangan situasi usai keputusan Abbas.
"Kita mengikuti pernyataan yang baru disampaikan Presiden Abbas tersebut. Namun, sejauh ini masih belum ada penjelasan lebih lanjut dari apa yang disampaikan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com. (ayp/ayp)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK