Retno Bahas Pencaplok Palestina oleh Israel dengan Menlu AS
CNN Indonesia
Rabu, 27 Mei 2020 16:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyinggung rencana pencaplokan wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel saat berbincang dengan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo melalui telepon pada Rabu (27/5) pagi.
Rencana Israel tersebut dikecam oleh komunitas internasional termasuk Indonesia karena melanggar hukum dan resolusi internasional selama ini.
"Ibu Menlu kembali tegaskan posisi dasar Indonesia dalam undang-undang untuk terus mendorong dan mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara, khususnya dalam mengantisipasi rencana aneksasi yang sudah diumumkan Israel untuk dilakukan beberapa pekan ke depan," kata Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Achmad Rizal Purnama, dalam jumpa pers virtual Kemlu RI.
Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan menunaikan janji kampanyenya untuk mengambil alih Tepi Barat yang kemungkinan akan dilakukan pada 1 Juli mendatang.
Rencana pencaplokan itu sangat didukung Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel.
Beberapa waktu lalu, Presiden AS Donald Trump menyatakan mendukung Israel untuk mencaplok 30 persen wilayah Tepi Barat, termasuk kawasan permukiman ilegal, yang saat ini diduduki.
Sebagai gantinya, Palestina akan diberikan wilayah pemerintahan dengan persyaratan, tetapi Israel yang mengendalikan penuh operasi keamanan.
Israel selama ini menduduki Tepi Barat secara ilegal setelah menang dalam Perang Enam Hari pada 5 sampai 10 Juni 1967. Pendudukan Israel di Tepi Barat selama ini dianggap komunitas internasional melanggar hukum internasional.
Indonesia pada pekan lalu juga telah mengeluarkan kecaman dan penolakan atas rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel pada Sabtu pekan lalu.
Dalam pernyataan, Indonesia melalui Kemlu RI menuturkan rencana pencaplokan itu ilegal dan mengancam stabilitas keamanan kawasan.
"(Aneksasi) juga semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara. Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana tersebut," bunyi pernyataan Kemlu RI pada Sabtu (23/5).
Afghanistan dan Kerja Sama Covid-19
Selain soal Palestina, Retno dan Pompeo juga berdiskusi soal perkembangan perdamaian di Afghanistan.
Menurut Rizal, Retno menekankan kepada Pompeo bahwa kepemimpinan AS sangat diperlukan demi memuluskan perdamaian di Afghanistan.
Kedua menlu, tutur Rizal, juga membicarakan progres kerja sama pengadaan alat bantu pernapasan atau ventilator yang kerap digunakan untuk membantu penyembuhan pasien virus corona (Covid-19).
"Sebagaimana yang telah disampaikan Menlu RI, akhir Mei ini atau awal Juni nanti tahap pertama pengiriman ventilator dari AS akan tiba di Indonesia," kata Rizal.
Dalam percakapan dengan Pompeo, Retno juga menekankan bahwa AS harus mendukung akses yang adil bagi penyaluran vaksin dan obat-obatan virus corona.
Retno menekankan kembali bahwa vaksin dan obat-obatan virus corona harus bisa diakses oleh seluruh negara, tak terkecuali negara berkembang dan kurang berkembang, dengan harga terjangkau. (rds/dea)
[Gambas:Video CNN]
Rencana Israel tersebut dikecam oleh komunitas internasional termasuk Indonesia karena melanggar hukum dan resolusi internasional selama ini.
"Ibu Menlu kembali tegaskan posisi dasar Indonesia dalam undang-undang untuk terus mendorong dan mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara, khususnya dalam mengantisipasi rencana aneksasi yang sudah diumumkan Israel untuk dilakukan beberapa pekan ke depan," kata Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Achmad Rizal Purnama, dalam jumpa pers virtual Kemlu RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan menunaikan janji kampanyenya untuk mengambil alih Tepi Barat yang kemungkinan akan dilakukan pada 1 Juli mendatang.
Rencana pencaplokan itu sangat didukung Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel.
Beberapa waktu lalu, Presiden AS Donald Trump menyatakan mendukung Israel untuk mencaplok 30 persen wilayah Tepi Barat, termasuk kawasan permukiman ilegal, yang saat ini diduduki.
Sebagai gantinya, Palestina akan diberikan wilayah pemerintahan dengan persyaratan, tetapi Israel yang mengendalikan penuh operasi keamanan.
Lihat juga:PM Israel Mulai Diadili Dalam Kasus Korupsi |
Israel selama ini menduduki Tepi Barat secara ilegal setelah menang dalam Perang Enam Hari pada 5 sampai 10 Juni 1967. Pendudukan Israel di Tepi Barat selama ini dianggap komunitas internasional melanggar hukum internasional.
Indonesia pada pekan lalu juga telah mengeluarkan kecaman dan penolakan atas rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel pada Sabtu pekan lalu.
Dalam pernyataan, Indonesia melalui Kemlu RI menuturkan rencana pencaplokan itu ilegal dan mengancam stabilitas keamanan kawasan.
"(Aneksasi) juga semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara. Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana tersebut," bunyi pernyataan Kemlu RI pada Sabtu (23/5).
Afghanistan dan Kerja Sama Covid-19
Selain soal Palestina, Retno dan Pompeo juga berdiskusi soal perkembangan perdamaian di Afghanistan.
Menurut Rizal, Retno menekankan kepada Pompeo bahwa kepemimpinan AS sangat diperlukan demi memuluskan perdamaian di Afghanistan.
Kedua menlu, tutur Rizal, juga membicarakan progres kerja sama pengadaan alat bantu pernapasan atau ventilator yang kerap digunakan untuk membantu penyembuhan pasien virus corona (Covid-19).
"Sebagaimana yang telah disampaikan Menlu RI, akhir Mei ini atau awal Juni nanti tahap pertama pengiriman ventilator dari AS akan tiba di Indonesia," kata Rizal.
Dalam percakapan dengan Pompeo, Retno juga menekankan bahwa AS harus mendukung akses yang adil bagi penyaluran vaksin dan obat-obatan virus corona.
Retno menekankan kembali bahwa vaksin dan obat-obatan virus corona harus bisa diakses oleh seluruh negara, tak terkecuali negara berkembang dan kurang berkembang, dengan harga terjangkau. (rds/dea)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK