Israel Kecewa DK PBB Tolak Perpanjang Embargo Senjata Iran

Pemerintah Israel menyatakan kecewa setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menolak proposal Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.

Israel juga menyatakan kecewa terhadap tiga negara Eropa (E3) yang menjadi sekutu mereka yakni Inggris, Prancis dan Jerman, yang tidak mendukung usulan AS.

"Kami kecewa melihat teman-teman kami, negara-negara E3, tidak memberikan suara untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran," kata ujar Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab.

"Negara-negara E3 harus memahami bahwa perhatian terhadap stabilitas regional dan mencegah mempersenjatai Iran adalah kepentingan global. Upaya global untuk menghentikan agresi Iran harus dinyatakan dalam perbuatan, tidak hanya dalam deklarasi," terang Gabi.

"Saya menyerukan kepada semua negara untuk bergabung dengan tuntutan AS untuk memulihkan mekanisme sanksi terhadap Iran," tambahnya.

Dilansir Middle East Monitor, Kamis (27/8), kedua menteri juga membahas hubungan komersial dan politik setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa selain masalah regional, termasuk ancaman Iran, situasi di Libanon dan Hizbullah, serta perjanjian normalisasi yang ditandatangani Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA).

"Perjanjian bersejarah dengan UEA adalah bukti bahwa perdamaian dapat dicapai melalui dialog langsung antar negara... Kami berharap lebih banyak negara Timur Tengah akan bergabung dengan langkah ini," ujar Gabi.

DK PBB menolak permintaan AS untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran. Dilansir Associated Press, Duta Besar Indonesia untuk PBB yang menjadi Presiden DK PBB, Dian Triansyah Djani, mengumumkan hal tersebut sebagai tanggapan atas permintaan Rusia dan China untuk mengungkapkan hasil jajak pendapat tentang pandangan ke-15 anggota dewan tentang usulan AS.

Semua anggota dewan kecuali Republik Dominika, menyatakan kepada presiden DK PBB bahwa tindakan pemerintah AS adalah ilegal karena Presiden AS, Donald Trump, menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada 2018.

"Setelah menghubungi anggota dan menerima surat dari banyak negara anggota, bagi saya jelas bahwa ada satu anggota yang memiliki posisi tertentu dalam masalah tersebut, sementara ada sejumlah besar anggota yang memiliki pandangan bertentangan," ujar Djani.

"Menurut saya belum ada konsensus di dewan. Jadi, presiden dalam posisi ini tidak mengambil tindakan lebih lanjut," tambah Djani.