Cara India dan Indonesia Hadapi Lonjakan Corona dan Ekonomi

India dan Indonesia berupaya membangkitkan perekonomian di tengah penambahan kasus harian virus corona (Covid-19).

Kasus virus corona di India hingga Senin (31/8) telah bertambah sebanyak 5.444 kasus sehingga kini totalnya berjumlah 3.624.613.

Padahal, negara itu tetap berupaya kembali menggiatkan kegiatan perekonomian di tengah kondisi seperti itu.

Pemerintah India berniat mengurangi penguncian wilayah (lockdown) yang berlaku sejak akhir Maret untuk meningkatkan ekonomi negara itu yang sedang kesulitan.

Jutaan orang di India kehilangan pekerjaan sejak dimulainya lockdown, terutama kaum miskin yang terpukul paling parah.

Kementerian Dalam Negeri India mengatakan pertemuan hingga 100 orang akan diizinkan dengan masker wajah dan jarak sosial di acara budaya, hiburan, olahraga, dan politik mulai bulan depan.

Layanan kereta komuter juga akan dilanjutkan "secara bertahap" di kota-kota besar.

Virus corona telah melanda kota-kota besar seperti pusat keuangan Mumbai dan ibu kota New Delhi, tetapi sekarang juga melonjak di kota-kota kecil dan daerah pedesaan.

Sekolah tetap tutup tetapi siswa dapat bertemu dengan guru secara sukarela di lingkungan sekolah jika diperlukan, menurut pedoman baru.

Sementara itu, angka positif virus corona di Indonesia hingga Senin (31/8) bertambah 2.743 kasus. Dengan demikian, secara kumulatif sudah 174.796 orang yang positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan tengah berupaya menggenjot kembali sejumlah sektor perekonomian. Sejumlah kalangan memastikan Indonesia masuk ke jurang resesi pada September atau kuartal ketiga 2020.

Hal itu dikuatkan oleh pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut peluang masuk ke dalam resesi ekonomi RI mencapai 99,9 persen.

Selain itu, kini pemerintah juga melemparkan wacana untuk membuka kembali bioskop.

Meski begitu, sejumlah kepala daerah memutuskan mengambil langkah antisipasi menghadapi kenaikan kasus Covid-19.

Contohnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia memperpanjang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I sampai 30 September 2020. Keputusan ini tak lepas dari bertambahnya kasus positif Covid-19 di ibu kota.

Di beberapa daerah seperti Depok dan Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) telah memberlakukan aturan jam malam untuk menekan penyebaran virus.

Pemkot Bogor menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas sejak 29 Agustus hingga dua pekan mendatang. Untuk jam malam, warga tidak diperkenankan beraktivitas berkerumun di atas pukul 21.00 WIB.

Sementara itu, warga Depok dilarang beraktivitas di luar rumah di atas pukul 20.00 WIB di bawah aturan jam malam.

Guna menghadapi resesi, Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah bantuan telah diberikan di tengah pandemi virus corona. Salah satunya yakni bantuan modal kerja (BMK) untuk 12 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Jokowi menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada masing-masing penerima. Bantuan akan diberikan secara bertahap hingga September 2020 mendatang.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat di pedesaan menggunakan sebagian dana desa.

Kemudian, diskon listrik sebesar 100 persen kepada rumah tangga golongan pelanggan 450 VA dan 50 persen ke pelanggan 900 VA hingga Desember 2020. Subsidi ini diperpanjang dari sebelumnya yang hanya sampai September 2020.

"Kondisinya tidak mudah, pemerintah harus mengeluarkan semua jurus. Ada BLT dana desa, bansos tunai, ada subsidi listrik," ujar Jokowi.

Lalu, ada pula bantuan berupa subsidi gaji atau BLT bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp37 triliun untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.