Presiden Filipina Minta Bea Cukai Habisi Penyelundup Narkoba

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memerintahkan Kepala Bea Cukai, Rey Leonardo Guerrero, untuk menembak dan membunuh penyelundup narkoba.

Duterte memberikan perintah kepada Guerrero dalam sambutan yang disiarkan di televisi dari pertemuan kabinet tentang pandemi virus corona pada Senin (31/8) malam waktu setempat.

Guerrero yang merupakan pensiunan jenderal militer dan mantan kepala staf angkatan bersenjata tidak berada di tempat ketika Duterte menyampaikan hal tersebut. Namun, Duterte berujar dia bertemu Guerrero dan dua pejabat lainnya pada Senin pagi di Istana Kepresidenan Malacanang di Manila.

"Narkoba masih mengalir di dalam negeri melalui bea cukai. Saya menyetujui pembelian senjata api dan sampai sekarang Anda belum membunuh satu pun? Saya bilang padanya, 'Lakukanlah'," ujar Duterte.

Duterte menambahkan bahwa sebelumnya dia telah menyetujui permintaan pembelian senjata api yang diajukan Guerrero.

"Saya langsung mengatakan kepadanya, 'Narkoba masih mengalir masuk. Saya ingin Anda membunuh di sana... bagaimana pun, Saya akan mendukung Anda dan Anda tidak akan dipenjara. Jika itu narkoba, tembak dan bunuhlah. Itu pengaturannya," tambah Duterte tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Dilansir Associated Press, Selasa (1/9), Duterte dengan tegas membantah mengizinkan pembunuhan di luar hukum dalam kasus narkoba. Namun, dia berulang kali secara terbuka mengancam pengedar narkoba dengan ancaman kematian.

Duterte berjanji untuk melanjutkan tindakan keras ini dalam dua tahun di sisa kekuasaannya. Dia dan Kepolisian Nasional Filipina yang memimpin kampanye anti-narkoba mengklaim sebagian besar tersangka yang dibunuh oleh polisi dikarenakan mereka melawan dan mengancam nyawa para penegak hukum.

Lebih dari 5.700 tersangka narkoba yang sebagian besar berasal dari kalangan miskin tewas di bawah perang anti-narkoba Duterte. Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat khawatir tentang tindakan tersebut dan mendorong untuk dilakukan pemeriksaan dugaan kejahatan kemanusiaan di Mahkamah Internasional.

Kelompok pemantau HAM mengatakan dari hasil penyelidikan mereka menunjukkan beberapa tersangka dibunuh tanpa ampun. Kemudian ada dugaan petugas polisi merekayasa tempat kejadian perkara dan meletakkan senjata api di tangan korban agar tampak seperti mereka melakukan perlawanan.

Polisi mengatakan kelompok HAM dan kritikus harus mengajukan pengaduan pidana ke pengadilan jika mereka memiliki bukti tersebut.