Amerika Serikat menyebut keputusan China untuk memberlakukan pembatasan kepada semua diplomat AS sebagai sebuah "eskalasi".
Dilansir AFP, Senin (14/9), AS mengatakan China telah melangkah lebih jauh dari apa pun yang pernah dilakukannya.
Seorang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan langkah Beijing adalah sebuah "eskalasi". Dia merujuk pada penargetan perwakilan AS di Hong Kong dan pembatasan terhadap pertemuan warga China dengan AS dalam bentuk "persyaratan pra-pemberitahuan pertemuan baru".
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini persyaratan pemberitahuan ini (mencakup) termasuk warga Amerika yang tidak berafiliasi dengan pemerintah AS. Kami tidak memiliki persyaratan seperti itu untuk warga RRC (Republik Rakyat China)," katanya.
Perselisihan yang menargetkan misi luar negeri itu awalnya berkobar pada Juli ketika Washington memerintahkan penutupan Kantor Konsulat China di Houston. Hal itu kemudian mendorong China untuk menutup Konsulat AS di Chengdu.
Washington juga telah menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat China yang dituduh terlibat persekusi terhadap etnis Uighur dan sebagian besar etnis minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang. Penahanan itu turut memicu protes dari kelompok hak asasi manusia secara global.
Bulan lalu, AS memasukkan pejabat China ke dalam daftar hitam. Mereka dituduh telah menekan "protes kebebasan dan demokrasi di Hong Kong", setelah penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional di wilayah bekas kolonial Inggris itu.
Langkah tersebut mendorong China mengeluarkan sanksi tersendiri terhadap beberapa tokoh AS.
Pada Jumat, China mengumumkan "pembatasan timbal balik" terhadap diplomat AS, hanya beberapa hari setelah Washington mengumumkan pembatasan baru terhadap staf yang bekerja untuk misi luar negeri China.
China mengatakan bahwa tindakan balasan yang tidak ditentukan itu akan berlaku untuk semua staf kedutaan dan konsulat AS, termasuk konsulat jenderal di Hong Kong beserta personelnya. Beijing menyebut langkah itu sebagai "tanggapan yang sah dan perlu".
(ans/ayp)