PBB Sebut Kini Saat Tepat Israel-Palestina Berunding

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, berharap Israel dan Palestina segera mengambil kesempatan negosiasi perdamaian, menyusul momentum perjanjian diplomatik antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Perjanjian tersebut mengakibatkan penangguhan aneksasi Israel atas wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan.

"Aneksasi telah ditangguhkan, dan kami yakin inilah saat yang penting bagi Palestina dan Israel untuk memulai kembali dialog mereka guna menemukan solusi politik yang sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan," katanya dalam konferensi pers, dilansir Associated Press, Kamis (17/9).

Guterres mengatakan bahwa PBB telah berusaha keras, tidak hanya untuk mempromosikan pertemuan langsung antara Israel-Palestina. Namun, dia mengatakan PBB juga mencoba untuk menemukan format di mana mediator perundingan damai Timur Tengah yakni PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia, atau sekelompok negara yang saling terkait bisa bertemu.

"Sampai saat ini, kami belum bisa mengumpulkan konsensus yang diperlukan untuk itu, tapi kami akan tetap berusaha. Sangat penting untuk tidak menyerah pada proses perdamaian di Timur Tengah," tutur Guterres.

Dalam jumpa pers, Guterres menyinggung perjanjian bilateral normalisasi hubungan Israel-UEA-Bahrain yang ditengahi AS dan mengatakan kerja sama internasional adalah aspek yang mutlak penting untuk menyelesaikan masalah.

Seperti diketahui perjanjian tersebut ditandatangani pada Selasa (15/9) lali di Gedung Putih, dan dihadiri langsung Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menteri luar negeri UEA-Bahrain.

Guterres mencatat bahwa Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan pada hari Rabu, "bahwa penting untuk memulai kembali negosiasi tersebut, yang menunjukkan bahwa ada kesepakatan dengan perspektif ini."

Gantz yang juga menjabat sebagai perdana menteri "pengganti" Israel menyatakan perjanjian itu berhasil mengakhiri lebih dari satu tahun kekacauan politik antara negaranya dengan negara Teluk Arab.

Palestina menolak perjanjian normalisasi Israel dengan UEA dan Bahrain. Warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat menggelar aksi protes mengecam kesepakatan itu.

Aksi protes digelar di wilayah Tepi Barat tepatnya di Ramallah, Tulkarem, Nablus, Yerikho, Jenin, Bethlehem, Hebron, daerah-daerah kecil lainnya, serta di Jalur Gaza mulai Selasa pagi.

Pemerintah Palestina maupun gerakan Hamas mengutuk perjanjian yang ditengahi oleh AS tersebut dan menyebutnya sebagai "tikaman di belakang" bagi rakyat mereka.