Palestina Larang UEA Campuri Al-Aqsa hingga China soal Natuna

Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia pada Rabu (16/9). Mulai dari Palestina menyebut Uni Emirat Arab tak berhak ikut campur urusan Al-Aqsa hingga China membantah kapal patroli mereka menerobos zona eksklusif ekonomi Indonesia, di Laut Natuna Utara.

1. Palestina Sebut UEA Tak Berhak Ikut Campur Urusan Al-Aqsa

Pembantu Senior Presiden Palestina, Nabeel Shaath mengatakan Uni Emirat Arab (UAE) tidak berhak ikut campur dalam urusan Masjid Al-aqsa.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah berada kabar jika UEA memberikan izin kepada orang Yahudi untuk melakukan ritual mereka dan mengizinkan Israel berbagi ruang di dalam Masjid Al-Aqsa.

"Bukan hak UAE untuk berbicara tentang urusan Masjid Al-aqsa yang diberkati," kata Ajudan Presiden Palestina, Nabeel Shaath.
 
"UAE berusaha menenangkan Amerika Serikat, tapi bukan sebagai imbalan atas tanah yang diduduki seperti yang terjadi di Sinai atau Dataran Tinggi Golan," lanjutnya dalam sebuah wawancara dengan Arabi21 seperti dilansir Middle East Monitor.

2. Yoshihide Suga Resmi Jadi PM Jepang, Segera Umumkan Kabinet

Parlemen Jepang pada hari Rabu (16/9) memilih Yoshihide Suga sebagai Perdana Menteri Jepang. Dengan begitu Suga resmi menjadi PM Jepang yang baru menggantikan Shinzo Abe.

Dilaporkan AFP, Suga menang mudah dengan meraup 314 suara dari 462 surat suara sah yang diberikan di majelis rendah parlemen, di mana Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa memegang suara mayoritas.

"Menurut hasil, kami memutuskan untuk menunjuk perdana menteri Yoshihide Suga," kata ketua majelis rendah Tadamori Oshima setelah penghitungan suara.

3. Bantah Terobos Natuna, China Sebut Kapalnya Berhak Patroli

China membantah kapal patroli mereka menerobos zona eksklusif ekonomi Indonesia, di Laut Natuna Utara.

Pernyataan itu untuk merespons protes Indonesia bahwa kapal penjaga pantai China telah memasuki zona ekonomi eksklusif RI.

Kementerian Luar Negeri China menegaskan kapal mereka berpatroli secara normal di perairan di bawah yurisdiksi Beijing.

"Hak dan kepentingan China di perairan yang relevan sudah jelas," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada briefing harian, Selasa (15/9) seperti dikutip dari China Global Television Network.