Upaya Sanksi Kembali Gagal, Iran Sebut AS Kini Terkucil

AFP, CNN Indonesia | Senin, 21/09/2020 14:03 WIB
Iran menyatakan upaya AS mengklaim kembali menjatuhkan sanksi senjata justru menjadi bumerang. Presiden Iran, Hassan Rouhani. Iran menyatakan upaya AS mengklaim kembali menjatuhkan sanksi senjata justru menjadi bumerang. (STR / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Iran menyatakan musuh bebuyutan mereka, Amerika Serikat, kini terkucil setelah negara-negara besar menolak pernyataan sepihak tentang pemberlakuan kembali sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melansir AFP, Senin (21/9), Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan kampanye yang dilakukan AS untuk menekan Teheran telah menjadi bumerang.

"Kami dapat mengatakan bahwa 'tekanan maksimum' Amerika terhadap Iran, dalam aspek politik dan hukumnya, telah berubah menjadi isolasi maksimum (bagi) Amerika," kata Rouhani dalam pertemuan kabinet yang disiarkan di televisi.


AS mengklaim sanksi terhadap Iran kembali diberlakukan di bawah mekanisme "snapback" dalam perjanjian nuklir 2015, meskipun mereka telah menarik diri dari kesepakatan itu. AS juga mengancam akan "memberikan konsekuensi" kepada negara-negara yang tidak mematuhinya.

Sanksi tersebut telah dicabut ketika Iran beserta lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari Inggris, China, Prancis, Rusia, dan AS, ditambah Jerman, menandatangani perjanjian 2015 tentang program nuklir Iran. Perjanjian itu dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Meski begitu, pada 2018, Presiden Donald Trump menarik menyatakan AS keluar dari JCPOA dengan mengatakan bahwa kesepakatan yang dirundingkan di masa Presiden AS sebelumnya, Barack Obama, tidak cukup.

Dia juga meningkatkan sanksi sebagai bagian dari upaya menekan habis-habisan terhadap Republik Islam Iran.

AS berkeras bahwa mereka masih merupakan peserta JCPOA sehingga dapat mengaktifkan kembali opsi "snapback".

Hampir setiap anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mempermasalahkan upaya AS untuk melaksanakan aturan hukum ini. DK PBB juga belum mengambil tindakan lebih jauh.

Pada Minggu kemarin, Prancis, Jerman, dan Inggris menerbitkan pernyataan bersama bahwa "pemberitahuan yang diklaim" AS tidak memiliki dampak hukum.

Rusia juga menolak inisiatif dan tindakan tidak sah AS, karena tidak memiliki konsekuensi hukum internasional bagi negara lain.

Perwakilan China untuk PBB menulis di Twitter bahwa langkah AS tidak mempunyai dampak hukum, politik atau praktis. Mereka menambahkan bahwa ini adalah masa untuk mengakhiri drama politik oleh AS.

Rouhani berterima kasih kepada anggota DK PBB yang telah menentang permintaan AS untuk kembali menerapkan sanksi yang dinilai ilegal.

Pada Sabtu pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan mereka siap menghukum terhadap negara-negara yang gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, dengan langkah-langkah yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

Menanggapi ancaman tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, menuduh tindakan Pompeo sebagai ancaman terhadap pihak-pihak yang tidak sejalan.

"Dunia mengatakan tidak ada sanksi Dewan Keamanan yang dipulihkan," cuit Zarif di Twitter.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa dengan meninggalkan kesepakatan nuklir, AS secara eksplisit menolak hak apa pun untuk menggunakan mekanisme "snapback".

Pihaknya juga memperingatkan bahwa jika AS tetap menebar ancaman secara langsung, atau dengan kerja sama dari segelintir pendukungnya, maka AS akan menghadapi balasannya.

(ans/ayp)

[Gambas:Video CNN]