Dikecam Global, Xi Jinping Tetap Lanjutkan Kebijakan Xinjiang

Presiden China Xi Jinping mengklaim kebijakan yang dibuat untuk etnis Uighur di Xinjiang telah tepat. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kecaman dan kritik global karena China dianggap terlalu menekan dan mendiskreditkan umat Muslim di Xinjiang.

Saat berbicara pada konferensi kerja selama dua hari di Xinjiang, Xi mengatakan bahwa strategi China telah benar dan harus dilanjutkan untuk jangka panjang.

"Seluruh partai harus memperlakukan implementasi strategi Xinjiang sebagai tugas politik, dan bekerja keras untuk menerapkannya secara lengkap dan akurat. Untuk memastikan bahwa pekerjaan Xinjiang selalu berada di arah politik yang benar," ujar Xi.

"Kita juga harus melanjutkan arah sinisasi Islam untuk mencapai perkembangan agama yang sehat," ucapnya menambahkan.

Etnis Uighur yang mayoritas beragama Islam banyak menghuni Xinjiang. Dunia internasional kerap mengecam perlakuan kurang baik pemerintah China terhadap etnis Uighur, termasuk upaya genosida wanita Muslim di sana.

Menanggapi kecaman global, pemerintah China kerap membantahnya.

"Perlu untuk menceritakan kisah Xinjiang dengan cara multi-level, serba bisa, dan tiga dimensi, dan dengan percaya diri menyebarkan stabilitas sosial Xinjiang yang sangat baik," ucap Xi seperti mengutip CNN.

Xi pun menilai kebijakan saat ini yang dilakukan China kepada  Xinjiang telah membawa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kebijakan China terhadap Xinjiang kerap dianggap sebagai pelanggaran HAM. Pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui UU 'Pencegahan Kerja Paksa Uighur' untuk melarang produk tertentu dari Xinjiang dan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di sana.

Tekanan internasional yang meningkat datang ketika banyak kelompok hak asasi manusia mulai menggambarkan situasi di Xinjiang sebagai upaya genosida. Laporan lain mengungkap ada campur tangan negara dalam upaya sterilisasi wanita Uighur demi mengubah demografi di Xinjiang.

Hal itu mengacu pada laporan pemerintah yang mengonfirmasi adanya penurunan angka kelahiran di Xinjiang sejak 2018 dari 15,88 per 1.000 orang menjadi 10,69.

Alih-alih mengakui penurunan kelahiran sebagai hasil sterilisasi, pemerintah justru mengklaim keberhasilan itu sebagai implementasi keluarga berencana yang komprehensif.