Anwar Klaim Paparkan Dukungan Parlemen ke Raja, Istana Bantah

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan telah bertemu Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa, dan memberikan daftar anggota parlemen yang mendukungnya untuk membentuk pemerintahan dan menjadi perdana menteri.

Akan tetapi, pihak istana membantah pernyataan Anwar.

Anwar meminta supaya rakyat bersabar karena belum ada keputusan politik terkait hal tersebut.

"Saya akan mengimbau rakyat Malaysia untuk melatih kesabaran, kebijaksanaan dan untuk membiarkan raja mencerna, memutuskan berdasarkan semangat Konstitusi dan kebijaksanaan Yang Mulia," ucapnya dilansir dari Channel News Asia, Selasa (13/10).

Anwar menekankan bahwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah kehilangan dukungan mayoritas di parlemen dan patut mengundurkan diri.

Menurut Anwar, pertemuan dengan raja bukan tentang menang atau kalah, tetapi untuk membangun negara yang "progresif dan adil" untuk mengatasi Covid-19 dan meningkatkan perekonomian.

Lebih lanjut, Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia itu menegaskan bahwa dia mendapatkan dukungan lebih dari 120 anggota parlemen.

Anwar menyatakan jika raja merestuinya, maka dia akan membentuk pemerintahan yang inklusif, dan tidak akan melakukan balas dendam secara politik ataupun pribadi. Anwar menyatakan tidak ada "kesepakatan" yang dibuat dengan individu mana pun.

"Sangat penting untuk menghargai bahwa saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami berkomitmen terhadap reformasi kelembagaan, independensi peradilan, dan supremasi hukum. Jadi tidak ada pertanyaan tentang pemotongan kesepakatan dengan individu, seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak - itu sama sekali tidak relevan dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Di sisi lain, Istana Negara menyatakan bahwa meskipun Anwar telah memaparkan jumlah anggota parlemen yang dia klaim mendukungnya, tetapi dia tidak menyertakan daftar nama siapa saja anggota parlemen yang mendukungnya saat bertemu dengan raja.

"Dalam pertemuan ini, Anwar sudah mempresentasikan jumlah Anggota DPR yang menurutnya mendukungnya. Namun, dia tidak menunjukkan daftar nama anggota parlemen tersebut untuk mendukung klaimnya," ucap Pengawas Keluarga Kerajaan, Ahmad Fadil, seperti dilansir Channel News Asia.

"Sehubungan dengan itu, raja telah menasihati Anwar untuk mematuhi dan menghormati proses hukum sesuai dengan Konstitusi Federal," tuturnya.

Pertemuan Anwar dengan raja seharusnya dilakukan pada 23 September lalu. Namun, hal itu harus ditunda karena raja saat itu dalam kondisi sakit akibat keracunan makanan dan dirawat di rumah sakit.

Raja mempunyai peran penting di Malaysia untuk menunjuk Perdana Menteri.

Ia bisa menunjuk perdana menteri yang menurutnya mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Ia juga bisa membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum atas saran perdana menteri.

Daftar 121 anggota parlemen yang konon mendukung Anwar beredar luas. Namun, hal itu justru diusut oleh Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) setelah muncul enam laporan polisi.

Polisi mengatakan penyelidikan beredarnya daftar nama itu berdasarkan Pasal 505 (b) KUHP Malaysia atas "penyebaran rumor yang dapat menyebabkan ketakutan dan kepanikan masyarakat", dan pasal 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 yang melarang membagikan informasi palsu, ofensif atau konten yang mengancam.

Anwar juga telah dipanggil oleh polisi untuk diperiksa.