Pengunjuk rasa pro demokrasi Thailand nyaris bentrok dengan kelompok pendukung kerajaan saat demonstrasi di ibu kota Bangkok, Rabu (14/10).
Melansir The Straits Times, demonstrasi hari ini adalah yang terbaru di antara lebih dari 200 titik demonstrasi yang terjadi di penjuru Negeri Gajah Putih sejak Januari lalu.
Sekelompok besar orang berpakaian kuning yang merupakan pendukung Kerajaan bersiaga sejak pagi, menunggu iring-iringan Raja Rama X Maha Vajiralongkorn menuju upacara keagamaan di kuil kerajaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Kami memiliki) semua cinta dan penghormatan terhadap monarki dan tidak akan membiarkan siapa pun membahayakan institusi ini," kata Vandee Inthawut, ibu rumah tangga berusia 55 tahun.
Para pemimpin protes anti pemerintah memutuskan memajukan jadwal unjuk rasa beberapa jam sebelumnya, karena khawatir mereka akan dihalangi dan bisa memicu bentrokan dengan kelompok pendukung kerajaan yang berkumpul di dekat Monumen Demokrasi Bangkok.
Para demonstran telah berulang kali menolak undang-undang yang mengekang kritik terhadap keluarga kerajaan.
Dalam protes di luar Istana Kerajaan Thailand bulan lalu yang dihadiri oleh lebih dari 30 ribu orang, mereka juga mencoba untuk mengajukan daftar tuntutan reformasi monarki melalui dewan pribadi Raja.
Para aktivis pro demokrasi dan oposisi juga menuntut pemilihan umum baru bisa dilakukan setelah Undang-Undang Dasar diubah. Termasuk apa yang tertera dalam Piagam 2017.
Piagam tersebut memberi wewenang dan mempertahankan keberadaan 250 anggota Senat yang ditunjuk langsung oleh pemerintahan junta sebelumnya, yang menurut para pakar dirancang untuk menjaga kekuasaan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha tetap berkuasa.
Mantan panglima angkatan bersenjata dan pemimpin kudeta itu sekarang memimpin pemerintahan koalisi yang terus mempertahankan beberapa mantan pemimpin junta di posisi kunci.
Para legislator akan memulai proses amandemen Konstitusi akhir bulan lalu, tetapi menundanya melalui mosi menit-menit terakhir selama sidang bersama Majelis Rendah dan Tinggi. Sidang parlemen berikutnya baru akan berlangsung pada 1 November.
Demonstran pro demokrasi menyatakan mereka tidak berniat menggulingkan Raja Maha Vajiralongkorn.
"Kami tidak ingin menggulingkan monarki," kata seorang pengunjuk rasa berusia 16 tahun yang ingin dikenal sebagai Bonus.
Sejak naik takhta pada 2016, Raja Vajiralongkorn telah mengambil alih kepemilikan pribadi atas aset yang diperkirakan bernilai lebih dari US$40 miliar atau sekitar Rp589 triliun.
Aset kekayaan raja dikelola oleh Biro Properti Mahkota serta komando dua resimen infanteri.
Alih-alih menjawab dan menemui para demonstran raja menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman. Hal ini disebut-sebut membuat lebih banyak pertanyaan akan legalitasnya sebagai raja dari banyak pihak.
(ndn/ayp)