Jepang Minta Solusi Damai Sengketa Laut China Selatan

Jepang meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa di perairan Laut China Selatan menahan diri dan menyelesaikan masalah itu melalui jalur hukum.

Menurut Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, Laut China Selatan adalah salah satu jalur utama lalu lintas pelayaran yang menghubungkan Negeri Sakura dan Asia Tenggara.

"Namun demikian, di Laut China Selatan terjadi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan tersebut.

"Kami meminta hentikan semua tindakan dan gerakan yang merusak ketenangan Laut China Selatan," kata Suga dalam jumpa pers di sela-sela lawatan kenegaraan di Jakarta, Rabu (22/10).

"Sekali lagi saya ingin menitikberatkan bahwa betapa pentingnya semua pihak yang terkait dengan persoalan Laut China Selatan berusaha menenangkan diri untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui hukum internasional, bukan melalui kekuatan dan intimidasi," lanjut Suga.

Suga mengatakan pemerintah Jepang mengutamakan perdamaian dan kemakmuran kawasan, serta kebebasan dan penegakan supremasi hukum di Laut China Selatan.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis China itu beririsan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan.

Sedangkan Jepang menggunakan jalur pelayaran di Laut China Selatan untuk berniaga dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara hingga Pasifik.

Indonesia tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas kapal China di dekat perairan Natuna semakin gencar.

Di sisi lain, Jepang adalah sekutu Amerika Serikat. Sedangkan AS juga tengah bertikai dengan China dalam sejumlah persoalan, dan belakangan juga turut campur dalam konflik di Laut China Selatan.

Kedua negara sama-sama mengirimkan armada kapal perang dan jet tempur di kawasan itu. Hal ini tentu saja semakin memperuncing perselisihan, dan bisa memicu perang terbuka sewaktu-waktu.