Sudan Berunding dengan AS-Israel untuk Normalisasi Hubungan

Sejumlah pejabat Sudan mengonfirmasi pada Kamis (22/10) bahwa delegasi Amerika Serikat dan Israel terbang ke negara itu dengan jet pribadi untuk menyelesaikan kesepakatan normalisasi hubungan.

Jika hal itu benar, maka Sudan melangkah lebih jauh setelah Presiden AS, Donald Trump, akan menghapus negara di kawasan Afrika Utara itu dari daftar negara yang mendukung terorisme.

Data resmi yang dipublikasikan di situs web FlightAware mengatakan sebuah pesawat pribadi terbang dari Tel Aviv ke ibu kota Sudan, Khartoum, pada Rabu lalu. Pesawat itu berdiam di sana selama sekitar tujuh jam sebelum kembali ke Tel Aviv.

Melansir Associated Press, Jumat (23/10), dua pejabat senior Sudan membenarkan kunjungan tersebut. Seorang sumber yang merupakan tokoh militer senior Sudan mengatakan kedatangan delegasi AS dan Israel untuk melakukan evaluasi akhir untuk kesepakatan normalisasi hubungan.

Adapun delegasi dari Israel dan AS, kata pejabat tersebut, adalah Kepala Kantor Perdana Menteri Israel, Ronen Peretz, dan Direktur Senior Urusan Teluk Dewan Keamanan Nasional AS, Brigjen. Miguel Correa.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa rombongan AS dan Israel bertemu dengan Kepala Pemerintahan Transisi Sudan dan penasihat utama Perdana Menteri, Jenderal Abdel-Fattah Burhan.

Pejabat lain Sudan mengatakan kesepakatan itu nantinya akan mencakup bantuan dan investasi Israel, terutama di bidang teknologi dan pertanian.

AS dan Israel, kata sumber ini, berjanji untuk berbicara dengan sekutu di Teluk dan Barat untuk menanamkan modal dan memberi keringanan utang kepada Sudan.

Para pejabat yang dikutip tidak memberikan keterangan waktu kapan normalisasi akan resmi dilakukan. Namun, mereka menyatakan pengumuman bisa datang "kapan saja" dari Trump.

Mereka mau buka suara dengan syarat disamarkan sambil menunggu pengumuman resmi.

Di Washington D.C., juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, mengatakan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berbicara dengan Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamduk, pada Kamis kemarin.

"Menteri Luar Negeri Pompeo memuji upaya Perdana Menteri Hamdok hingga saat ini untuk meningkatkan hubungan Sudan dengan Israel dan menyatakan harapan bahwa mereka akan terus berlanjut, dan menggarisbawahi dukungan AS yang berkelanjutan untuk transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Sudan," katanya.

Kesepakatan itu akan bergantung pada Sudan, utamanya terkait tindak lanjut janjinya untuk memberikan US$335 juta atau sekitar Rp 4 triliun sebagai ganti rugi kepada para korban serangan bom terhadap Kedutaan Besar AS di Dar es Salaam, Tanzania, dan Nairobi, Kenya pada 1998.

Pemerintahan Sudan saat ini juga belum stabil dan masih dalam proses menuju demokrasi, setelah unjuk rasa besar-besaran pada tahun lalu yang menyebabkan militer melakukan kudeta terhadap Presiden Omar al-Bashir. Pemerintah transisi yang terdiri dari militer-sipil memerintah negara, dan kemungkinan akan menggelar pemilihan umum dilakukan pada akhir 2022.

Meskipun Sudan tidak memiliki pengaruh atau kekayaan seperti negara-negara Teluk Arab, kesepakatan dengan negara Afrika itu akan menjadi sangat penting bagi Israel.

Sudan diketahui menjadi tuan rumah konferensi Liga Arab setelah Perang Enam Hari dengan Israel pada 1967. Dalam konferensi saat itu, delapan negara Arab menyetujui perdamaian dengan Israel, sementara tiga lainnya tidak.

Pada 1993, AS memasukkan Sudan ke dalam negara pendukung terorisme, karena mendukung aktivitas kelompok anti-Israel, termasuk Hamas dan Hizbullah.

Isu normalisasi hubungan Sudan dengan Israel ini bisa disebut cukup mengejutkan mengingat mereka punya sikap yang berbeda dua bulan lalu.

Saat itu Hamdok menolak permintaan Amerika Serikat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut Hamdok, pemerintah transisi Sudan saat ini tidak memiliki mandat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

"Hamdok mendesak AS untuk tidak menghubungkan rencana pencabutan Sudan dari daftar sponsor terorisme dan subjek normalisasi dengan Israel," kata juru bicara Hamdok seperti dikutip dari AFP, pada 26 Agustus lalu.