Thailand Dakwa Pemimpin Demo dengan Pasal Penghinaan Raja

CNN Indonesia | Selasa, 01/12/2020 03:16 WIB
Thailand mendakwa lima pemimpin kunci demonstrasi pro-demokrasi dengan pasal pencemaran nama baik kerajaan atau biasa disebut Lese Majeste, Senin (30/11). Ilustrasi demonstrasi di Thailand. (AP/Sakchai Lalit)
Jakarta, CNN Indonesia --

Thailand mendakwa lima pemimpin kunci demonstrasi pro-demokrasi dengan pasal pencemaran nama baik kerajaan atau yang biasa disebut Lese Majeste, Senin (30/11).

Salah satu aktivis hak asasi manusia Thailand yang menghadapi dakwaan, Anon Numpa, mengonfirmasi langsung kabar tersebut setelah menjalani pemeriksaan bersama empat tokoh lainnya di markas kepolisian Bangkok.

"Kepolisian mendakwa kami dengan pasal 112. Kami semua membantahnya," ujar Numpa setelah menjalani proses pemeriksaan, seperti dikutip AFP.


Ini bukan dakwaan pertama untuk kelima aktivis ini. Sebelumnya, mereka juga sudah didakwa terkait peran mereka dalam salah satu demonstrasi pada September lalu. Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman penjara 15 tahun.

Kelima aktivis ini sendiri sudah memimpin belasan demonstrasi sejak Juli lalu. Demonstrasi paling besar yang mereka galang dapat menggerakkan hingga puluhan ribu orang.

Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, mereka menyuarakan beberapa tuntutan, seperti proses politik demokratis dan pembatasan kekuasaan kerajaan. Mereka juga mendesak Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha untuk mundur.

Salah satu aktivis lainnya, Panupong "Mike" Jadnok, menyatakan bahwa dakwaan yang kini mereka hadapi tak akan memadamkan semangat mereka untuk tetap menyuarakan tuntutan.

"Kami tetap mempertahankan ideologi kami. Kami tak akan tunduk pada kediktatoran dan kami tak menerima Pasal 112 sebagai hukum," ucap Mike.

Pasal pencemaran nama baik kerajaan atau yang biasa disebut Lese Majeste ini memang disebut-sebut sebagai alat untuk membungkam kritik politik.

[Gambas:Video CNN]

Penggunaan hukum ini meningkat setelah kudeta pada 2014 lalu. Saat itu, kelompok advokasi bernama Thai Lawyers for Human Rights melaporkan bahwa mereka menerima permintaan bantuan hukum hingga 169, meningkat drastis dari sebelumnya hanya 6.

Sejak 2018, tim advokasi itu tak pernah lagi menerima permintaan bantuan untuk kasus Lese Majeste. Prayut sempat mengatakan bahwa penggunaan pasal tersebut memang menurun karena "pengampunan" dari Raja Maha Vajiralongkorn.

Namun, setelah demonstrasi tak henti dalam beberapa bulan belakangan, Prayuth pun memberikan lampu hijau bagi pihak berwenang untuk menjatuhkan dakwaan dengan Lese Majeste.

(has/has)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK