Lloyd Austin, Veteran Militer Jadi Menhan Kulit Hitam AS

Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden telah menunjuk mantan komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), purnawirawan Jenderal Lloyd Austin sebagai menteri pertahanan dalam kabinetnya. Austin menjadi pria kulit hitam pertama yang menduduki jabatan sebagai menteri pertahanan AS.

Kabar itu disampaikan seorang sumber yang dekat dengan Biden dan mengetahui keputusan tersebut kepada CNN, Politico, dan New York Times.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Pertahanan Michele Flournoy disebut-sebut sebagai kandidat perempuan kuat untuk jabatan Menhan era Biden.

Selain menjadi komandan CENTCOM, Austin pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan pernah memimpin pasukan AS ke Baghdad pada 2003.

Pria berusia 67 tahun ini merupakan seorang veteran perang di Irak dan Afghanistan dengan pangkat terakhir pensiunan jenderal bintang empat.

Jika penunjukkanya disetujui Senat, Austin akan menjadi pria kulit hitam keturunan Afrika-Amerika pertama yang menduduki posisi tersebut.

Untuk menjabat sebagai Menhan, dia juga membutuhkan pengabaian khusus dari Senat, karena undang-undang federal mengharuskan perwira militer baru bisa menjabat sebagai kepala Pentagon setelah tujuh tahun sejak pensiun.

Aturan ini berakar pada pandangan bahwa hanya warga sipil yang boleh menjabat sebagai menteri pertahanan. Terakhir kali Senat mengabaikan UU itu yakni pada 2017 kepada Jenderal Jim Mattis, saat itu ia menjabat sebagai Menhan pertama Presiden Donald Trump.

Pengalaman empat dekade di militer

Austin menghabiskan waktunya selama empat dekade di bidang militer. Dia lulus dari Akademi Militer West Point dan mengemban karier dengan berbagai tugas, dari memimpin peleton, menjalankan grup logistik, mengawasi perekrutan, hingga pekerjaan senior Pentagon.

Pada Maret 2003, ia menjabat asisten komandan divisi dari Divisi Infanteri ke-3 ketika bergerak dari Kuwait ke Baghdad dalam invasi AS ke Irak.

Di akhir 2003 hingga 2005, dia berada di Afghanistan memimpin Gugus Tugas Gabungan 180, operasi yang dipimpin AS untuk menstabilkan situasi keamanan di sana.

Pada 2010, ia diangkat menjadi komandan jenderal pasukan AS di Irak. Kemudian dua tahun lalu, dia menjabat Komandan Komando Pusat yang bertanggung jawab atas semua operasi Pentagon di Timur Tengah dan Afghanistan.

Jabatan tersebut membuatnya turut bertanggung jawab atas perang melawan ISIS saat kelompok teroris tersebut merebut sebagian besar Irak dan Suriah. Selama periode itu, ia dikabarkan mendapat kepercayaan dari Biden yang kala itu masih menjabat sebagai wakil presiden.

Tugas menanti Austin sebagai menhan

Jika Austin nantinya resmi menjabat sebagai Menhan AS, ia akan bertanggung jawab atas 1,2 juta anggota dinas aktif, yang sekitar 16 persen di antaranya adalah anggota kulit hitam.

Sejauh ini, tercatat hanya ada sedikit orang kulit hitam yang berhasil mencapai posisi komando tinggi. Banyak di antara mereka hanya menyandang pangkat rendah.

Ketimpangan tersebut kian jelas selama setahun terakhir ketika tentara Afrika-Amerika dan perempuan menyatakan dukungan untuk gerakan nasional Black Lives Matter melawan rasisme dan kekerasan polisi kulit putih.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Austin disebut akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama, mengenai posisinya yang hanya boleh diisi oleh warga sipil.

"Dia seharusnya tidak dipertimbangkan untuk alasan yang sama dengan Mattis. Undang-undang melarang pensiunan anggota Angkatan Bersenjata untuk bertugas dalam kapasitas sipil ini. Biden akan menjadi presiden kedua berturut-turut yang melanggar norma ini," cuit Anggota Kongres, Justin Amash di Twitter.

Tantangan kedua, mengenai hubungan Austin dengan industri pertahanan. Setelah pensiun pada 2016, ia bergabung dengan dewan direksi Raytheon Technologies, salah satu kontraktor terbesar Pentagon, dengan kontrak pasokan senjata bernilai miliaran dolar.

Dia juga terlibat dengan perusahaan konsultan WestExec Advisors seperti halnya beberapa anggota senior pemerintahan Biden lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan calon direktur intelijen nasional Avril Haines.