Pedemo Anti Pemerintah Tuntut Presiden Belarusia Mundur

Demonstran anti pemerintah kembali turun ke jalan untuk menuntun Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengundurkan diri dari jabatannya. Massa berkumpul di pinggiran ibu kota pada Minggu (13/12) sembari mengibarkan bendera merah dan putih oposisi untuk menggagalkan tindakan keras polisi berskala besar.

Selama beberapa bulan terkahir massa telah menggelar aksi demonstrasi menentang pemerintahan otoriter Lukashenko.

Kelompok hak asasi Viasna mengatakan puluhan orang ditahan di Minsk ketika pihak berwenang mengerahkan meriam air dan sejumlah besar penegak hukum memblokir daerah-daerah di pusat kota.

Situs berita opisisi Nasha Niva melaporkan demonstran telah menyelenggarakan setidaknya seratus pertemuan terpisah di Minsk dan pinggiran kota.

Sementara seorang koresponden AFP mengatakan meski tengah terjadi demonstrasi, namun stasiun kereta bawah tanah tetap dibuka dan koneksi internet seluler berfungsi tanpa gangguan.

Dilansir Moscow Times, selama berbulan-bulan, Belarusia dicengkeram oleh demonstrasi anti-pemerintah yang pecah setelah pilpres pada Agustus lalu, di mana Lukashenko mengklaim masa jabatan yang keenam.

Politikus pemula, Snetlana Tikhanovskaya yang mencalonkan diri menggantikan suaminya yang dipenjara sekaligus rival Lukashenko menyebut proses pemungutan suara telah dicurangi. Tikhanovskaya disebut sebagai pemenang sebenarnya dalam pemilu Agustus lalu.

Tikhanovskaya, yang saat ini berada di Lithuania, memuji para demonstran yang berkumpul meskipun harus menghadapi musim dingin, penindasan, dan kekerasan.

Mereka melawan rezim Lukashenko karena rakyat Belarusia ingin hidup di negara yang demokratis dan bebas," cuitnya di Twitter.

Sementara itu, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi pada Lukashenko dan sekutunya dengan alasan kecurangan pilpres dan tindakan keras polisi terhadap demonstran.

Pemerintahan Lukashenko pada Kamis lalu menutup sementara perbatasan daratnya hingga akhir Desember dengan dalih untuk menekan penyebaran virus corona. Keputusan tersebut menuai protes dari oposisi yang menilai sebagai tindakan keras menghadapi perbedaan pendapat.