Oposisi Belarusia Desak Prancis Tengahi Krisis Politik

Pemimpin oposisi Belarusia, Svetlana Tikhanovskaya mendesak Presiden Prancis, Emmanuel Macron untuk turun tangan menengahi krisis politik di sana. Tikhanovskaya mengatakan jika ia juga dapat melibatkan Rusia untuk membuka dialog.

Tikhanovskaya mengatakan kepada AFP bahwa Uni Eropa (UE) harus memperluas sanksi, termasuk di sektor bisnis yang mendukung pemerintah otoriter Presiden Alexander Lukashenko.

"(Aksi) protes tidak akan berhenti," kata Tikhanovskaya dalam sebuah wawancara di Vilnius, ibu kota Lithuania.

Tokoh oposisi Belarusia ini melarikan diri ke Vilnius setelah mencalonkan diri dalam pemilihan umum saat menghadapi Lukashenko dalam pemilu pada 9 Agustus lalu.

"Rakyat tidak akan menerima rezim yang membawahi mereka selama bertahun-tahun," lanjutnya.

Dia berharap dapat bertemu Presiden Prancis dalam kunjungannya ke Lithuania selama dua hari yang dimulai pada Senin (28/9) malam.

Tikhanovskaya mengatakan pertemuan dengan Macron akan menjadi pertemuan paling penting sejauh ini sejak diadakannya pemilihan umum yang disengketakan diikuti aksi protes selama berminggu-minggu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
 
Sebelumnya, Tikhanovskaya sudah bertemu dengan para pemimpin Polandia dan Lithuania yang memimpin diplomasi Eropa di Belarus. Dia juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Brussel.

Dia menuturkan Macron dikenal sebagai mediator dalam krisis internasional yang dapat membuka dialog antara pemerintah dan oposisi. Tikhanovskaya bahkan bisa melibatkan Pemimpin Rusia, Vladimir Putin, ke dalam dialog.
 
"Sekarang saatnya bagi Belarusia membutuhkan bantuan untuk memulai dialog," ucapnya, seraya menambahkan bahwa Macron bisa menjadi "salah satu mediator" dalam krisis.
 
UE sedang mempertimbangkan sanksi pribadi terhadap Lukashenko dan tokoh terkenal lainnya yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan keras yang dilakukan dengan kekerasan.
 
Tapi Tikhanovskaya mengatakan pihaknya bisa melangkah lebih jauh dan mengadopsi "sanksi ekonomi terhadap bisnis, pengusaha individu yang mendukung rezim Lukashenko".