Transparansi Bermasalah, Brasil Tunda Laporan Vaksin Sinovac

Negara bagian Sao Paulo, Brasil, menunda penerbitan laporan data kemanjuran vaksin virus corona (Covid-19) yang dikembangkan perusahaan farmasi China, Sinovac, pada Senin (14/12).

Data kemudian akan dirilis pada 23 Desember mendatang, lebih lambat delapan hari dari yang direncanakan.

Penundaan tersebut muncul setelah lembaga kesehatan Brasil, Anvisa, menuduh Sinovac menggunakan kriteria yang "tidak transparan" untuk mendapatkan persetujuan darurat atas vaksin CoronaVac.

Dilansir AFP, Selasa (15/12), vaksin tersebut juga sedang dalam tahap akhir uji klinis di Brasil.

"Kriteria China yang diterapkan untuk memberikan otorisasi penggunaan darurat di China tidak transparan," kata Anvisa dalam sebuah pernyataan.

Anvisa juga memperingatkan soal pengaruh geopolitik terkait vaksin itu.

Pada awal Desember, Anvisa sempat mengirim tim untuk mengunjungi pabrik Sinovac di Beijing.

Vaksin CoronaVac diproduksi oleh Sinovac bekerja sama dengan Institut Butantan di Sao Paulo. Vaksin itu menjadi sumber perseteruan antara Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Gubernur Sao Paulo Joao Doria, dan pemerintah China.

Bolsonaro bahkan meremehkan vaksin tersebut dengan menjulukinya "vaksin China Joao Doria".

Sementara itu pada Senin kemarin, Doria mengumumkan bahwa Institut Butantan akan mengajukan permohonan penggunaan darurat vaksin Sinovac kepada Anvisa pada 23 Desember mendatang. Doria mengatakan ia berencana memulai vaksinasi pada 25 Januari 2021 di Sao Paulo yang berpenduduk 46,2 juta jiwa.

Sejauh ini, pemerintah Brasil menyatakan menjamin akan mendapatkan 300 juta dosis vaksin Covid-19, terutama yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan perusahaan farmasi AstraZeneca bersama lembaga kesehatan Brasil, Fiocruz, serta berpartisipasi dalam program pemerataan vaksin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), COVAX.

Selain itu, pemerintah setempat juga sedang berunding untuk membeli 70 juta dosis vaksin Pfizer.

Dilansir The New York Times, sejauh ini Anvisa belum menyetujui vaksin Covid-19 apa pun untuk penggunaan massal.