Iran Sebut Tuduhan Prancis soal Senjata Nuklir Omong Kosong

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, membantah tuduhan Prancis yang menyebut negaranya sedang membangun senjata nuklir.

Dilansir Reuters, Senin (18/1) Zarif menyebut tuduhan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, sebagai omong kosong yang tidak masuk akal.

"Kolega yang terhormat: Anda memulai karier kabinet Anda dengan penjualan senjata kepada penjahat perang Saudi. Hindari omong kosong yang tidak masuk akal tentang Iran," cuit Zarif di Twitter.

Cuitan itu merujuk pada pemerintahan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang menuai kritik dari beberapa negara dan kelompok hak asasi atas dukungannya terhadap tindakan Arab Saudi. Selain itu, Prancis juga mengizinkan senjata yang dijualnya ke Saudi berpotensi digunakan dalam Perang Yaman.

"Pemeriksaan realitas: ANDA mengacaukan wilayah KAMI. Berhenti melindungi penjahat yang menggergaji para pengkritik mereka dan menggunakan senjata ANDA untuk membantai anak-anak di Yaman," cuit Zarif di postingan lain.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis, Journal du Dimanche, yang diterbitkan Sabtu pekan lalu, Le Drian menuduh Iran sedang membangun senjata nuklir.

Ia juga sangat mendesak agar Iran dan Amerika Serikat segera kembali menaati perjanjian nuklir 2015.

"Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memilih apa yang disebut mereka sebagai kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran. Hasilnya adalah bahwa strategi ini hanya meningkatkan risiko dan ancaman," kata Le Drian.

"Ini harus dihentikan karena Iran dan-saya katakan ini dengan jelas-sedang dalam proses memperoleh kapasitas (senjata) nuklir," paparnya menambahkan.

Iran menolak peringatan dari tiga pihak di Eropa yang termasuk dalam perjanjian nuklir itu, di mana mereka meminta agar Iran tidak memulai program bahan bakar berbasis logam uranium untuk reaktor penelitian. Sebab hal tersebut melanggar pakta nuklir dan memiliki dampak militer yang serius.

Iran memang terus meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga 20 persen di situs nuklir bawah tanah di Fordow.

Langkah itu dilakukan Iran sebagai respons atas sikap AS yang menyatakan keluar dari perjanjian nuklir 2015 pada 2018 lalu, dan kembali menerapkan sanksi.

Pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Trump menganggap Iran tak patuh pada perjanjian nuklir. Trump bahkan terus menekan Iran.

Sementara itu, Iran membantah telah melanggar kesepakatan nuklir 2015.

Presiden AS terpilih, Joe Biden, berjanji akan mengembalikan AS ke dalam kesepakatan nuklir, jika Iran kembali mematuhi perjanjian itu, dengan imbalan pencabutan sanksi.

Sebagai reaksi terhadap kebijakan "tekanan maksimum" Trump, Iran secara bertahap telah melanggar banyak batasan kesepakatan. Tapi Teheran mengatakan pihaknya dapat dengan cepat menarik pelanggaran itu jika Washington terlebih dahulu mencabut sanksinya.