5 Kebijakan Kontroversi Trump yang Dibatalkan Biden

CNN Indonesia | Rabu, 27/01/2021 14:11 WIB
Presiden Amerika Serikat Joe Biden membatalkan sejumlah kebijakan pendahulunya, Donald Trump, yang banyak mengundang kontroversi. Presiden AS Joe Biden dan mantan Presiden AS Donald Trump. (AUL LOEB and Robyn BECK / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Amerika Serikat Joe Biden membatalkan sejumlah kebijakan pendahulunya, Donald Trump, yang banyak mengundang kontroversi tak lama setelah dia dilantik pada Rabu (20/1).

Di hari perdananya menjabat di Gedung Putih itu, Biden menandatangani belasan perintah eksekutif untuk mencabut sejumlah kebijakan Trump

Berikut lima dari beberapa kebijakan Trump yang dibatalkan Biden.


Larangan masuk AS terkait corona

Joe Biden, membatalkan keputusan Trump, dan kembali menerapkan larangan masuk bagi penduduk dari sejumlah negara di dunia untuk berkunjung ke AS akibat virus corona.

Dalam aturan terbaru itu, Biden turut melarang penduduk Afrika Selatan, Brasil, Inggris dan Irlandia datang ke AS untuk sementara waktu.

Biden melarang penduduk Afrika Selatan berkunjung untuk sementara karena di negara itu tengah terjadi penyebaran virus corona jenis baru.

Padahal, Trump memutuskan mencabut larangan kunjungan warga negara asing itu sehari sebelum Biden dilantik, yakni pada 19 Januari lalu.

Pada pekan lalu, Biden juga menerbitkan keputusan presiden yang mewajibkan pendatang asing menjalani karantina saat tiba di AS.

Biden juga mewajibkan penduduk AS berusia 2 tahun atau lebih untuk menyertakan hasil pemeriksaan yang menyatakan mereka negatif Covid-19 tiga hari sebelum berangkat.

Reformasi kebijakan Imigrasi

Biden menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut larangan masuk bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim yang diterapkan Trump pada Januari 2017.

Biden juga memutuskan menghentikan proyek pembangunan tembok di perbatasan AS dengan Meksiko yang digembar-gemborkan Trump untuk mencegah imigran ilegal masuk ke Negeri Paman Sam.

Biden melakukan terobosan yakni mengajukan undang-undang kewarganegaraan yang bisa memberikan peluang bagi setidaknya 11 juta imigran ilegal di AS untuk mendapat status warga negara dalam kurun waktu delapan tahun.

Pandemi virus corona

Biden menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan aturan menjaga jarak bagi para pegawai negeri sipil dan honorer di seluruh kantor pemerintah.

Biden juga meminta seluruh penduduk AS selalu mengenakan masker selama seratus hari masa pemerintahannya. Selain itu, dia menjanjikan mempercepat vaksinasi dengan target 100 juta penduduk dalam seratus hari kerja.

Biden juga membatalkan keputusan Trump yang menyatakan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Trump menarik AS keluar dari lembaga itu akibat kecurigaannya bahwa WHO tidak terbuka dalam penanganan pandemi Covid-19.

Biden berencana membuat AS bergabung lagi sebagai negara anggota WHO. Dia bahkan mengutus epidemiolog, Dr. Anthony Fauci, sebagai perwakilan AS untuk menyampaikan pidato di WHO pada Kamis (21/1) lalu.

Paris Agreement

Biden juga memerintahkan kabinetnya untuk segera menyatakan AS akan kembali menaati Perjanjian Iklim Paris. Dia menjanjikan Negeri Paman Sam akan berupaya untuk menekan tingkat emisi karbon guna menahan laju perubahan iklim dengan mengembangkan energi ramah lingkungan.

Saat Trump berkuasa, dia menyatakan pemerintahannya keluar dari Perjanjian Iklim Paris dengan alasan ingin menjaga kestabilan ekonomi di sektor eksplorasi energi, terutama minyak bumi, gas alam dan batubara.

Kebijakan LGBT

Pemerintahan Biden juga mencabut kebijakan Trump yang melarang individu transgender masuk militer AS.

Mantan Presiden Barack Obama pada 2016 mengizinkan orang trans secara terbuka melakukan pengabdian di militer dan menerima pelayanan medis sesuai dengan gender mereka.

Namun pada era Presiden Donald Trump, penerimaan orang transgender dibekukan meski membiarkan yang telah direkrut tetap bertugas.

(rds/dea)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK