Suu Kyi Ditahan, Aktivis Myanmar Kabur Hindari Ditangkap

Penahanan yang dilakukan angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) disebut tak hanya menyasar pejabat negara, tetapi juga aktivis oposisi junta militer.

Kabar penahanan para aktivis ini muncul usai laporan bahwa militer telah menangkap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam upaya kudeta pada Senin (1/2) dini hari.

Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN) yang berbasis di London, Kyaw Win, menuturkan sejumlah mitranya di Myanmar berupaya kabur dan bersembunyi dari ancaman penahanan militer.

"Sangat sulit untuk mengetahui situasi di Myanmar saat ini, tetapi dari yang saya tahu hampir semua aktivis di sana mencoba kabur dan bersembunyi. Beberapa orang juga telah ditangkap," kata Kyaw Win saat di konfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Senin.

Upaya kudeta ini membuat krisis politik dan situasi di Myanmar kian tak menentu. Laporan media lokal dan saksi mata memaparkan militer telah mengerahkan puluhan pasukan, truk, dan van untuk mengepung Balai Kota Yangon.

Situasi diperparah setelah saluran telekomunikasi seperti telepon dan internet mengalami gangguan. Kyaw Win menuturkan dirinya saat ini berada di London dan masih sulit menghubungi rekan-rekannya di Myanmar.

"Internet dan saluran telepon diblokir di banyak tempat di Myanmar. Sangat sulit mengonfirmasi situasi di sana sekarang. Kami memiliki tim dan beberapa anggota di sana (Myanmar)," kata Kyaw Win.

CNNIndonesia.com juga mencoba berkomunikasi dengan Duta Besar RI untuk Myanmar Iza Fadri melalui pesan singkat dan telepon namun tidak bisa dihubungi.

Penangkapan yang dilakukan Tatmadaw ini merupakan upaya militer mengambil alih kekuasaan pemerintah, setelah sempat menolak hasil pemilihan umum pada November lalu yang dimenangkan oleh petahana, Suu Kyi dan partainya NLD.

Militer menuding pemilu 8 November lalu curang akibat adanya jutaan pemilih palsu. Tatmadaw menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar untuk memberikan daftar pemilih akhir untuk memverifikasi jumlah suara.

Militer Myanmar mengancam "akan mengambil tindakan" jika KPU Myanmar tidak memenuhi tuntutan mereka.

Kondisi tersebut membuat ketegangan antara militer dan pemerintah sipil meningkat dalam beberapa pekan terakhir.