Nakes Myanmar Protes Kudeta, Penanganan Covid-19 Kacau

Kudeta di Myanmar turut mengganggu proses penanganan virus corona (Covid-19).

Penyebabnya adalah sejumlah tenaga kesehatan bergantian mogok kerja sebagai wujud kesetiakawanan terhadap kelompok masyarakat sipil yang menentang kudeta yang dilakukan Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw).

Dilansir Reuters, Selasa (9/2), para tenaga medis itu mendesak militer segera membebaskan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi, dan mengakui kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang digelar pada November 2020.

Kementerian Kesehatan Myanmar mendesak para tenaga kesehatan untuk segera kembali menunaikan tugas demi para pasien.

Apalagi saat ini pemerintah Myanmar juga tengah menggelar program vaksinasi Covid-19, yang dikhawatirkan terhambat akibat dampak dari kudeta.

Myanmar adalah salah satu negara yang terdampak paling berat akibat pandemi virus corona di Asia Tenggara. Dari sebanyak 141 ribu kasus infeksi, 31.177 pasien di antaranya meninggal.

Sedangkan jumlah spesimen harian yang diperoleh dari tes virus corona pada Senin (8/2) anjlok hingga 1.987 orang.

Padahal sepanjang Januari lalu, jumlah spesimen yang didapatkan dalam sehari bisa mencapai 9.000 sampai 17.000.

Bahkan jumlah penambahan kasus yang tercatat pada Senin kemarin hanya empat, berbanding terbalik dengan rata-rata sekitar 420 kasus pada pekan terakhir Januari.

Pemerintah Suu Kyi sebelumnya menerapkan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus corona dan jumlah korban meninggal. Cara itu dinilai berhasil, tetapi berdampak buruk terhadap perekonomian para penduduk di wilayah yang tergolong miskin.

Kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih terkait hasil pemilihan umum pada 8 November lalu.

Militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu lalu.

Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar, Win Myint, dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, NLD.

Beberapa jam setelah menahan sejumlah pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Saat ini Kepolisian Myanmar menjerat Suu Kyi dengan kasus impor dan kepemilikan radio komunikasi ilegal. Sedangkan Presiden Win Myint dituduh melanggar Undang-Undang-U Penanggulangan Bencana.