Singapura Tak Setuju Sanksi Myanmar Terkait Kudeta

Pemerintah Singapura menyatakan tidak mendukung pemberian sanksi kepada Myanmar yang dilanda aksi kudeta.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyebut perkembangan situasi di Myanmar mengkhawatirkan. Namun, menurut dia pemberian sanksi kepada junta militer dinilai akan merugikan masyarakat.

Jika sanksi tetap diberlakukan terhadap Myanmar, menurut Balakrishnan hal itu akan membuat kemiskinan di Myanmar merajalela. Dia mengatakan telah menyampaikan argumen itu dalam diskusi dengan sejumlah negara Barat, termasuk Jerman.

"Kita seharusnya tidak menerapkan sanksi sembarangan yang digeneralisasikan secara luas karena orang yang paling menderita adalah rakyat biasa di Myanmar," ucap Balakrishnan, seperti dilansir Reuters, Selasa (16/2).

Sementara itu, Amerika Serikat dan Inggris termasuk di antara negara-negara yang sudah mengumumkan sanksi sebagai tanggapan atas kudeta Myanmar.

Menurut Balakrishnan, kudeta merupakan kemunduran besar bagi ekonomi Myanmar. Para pengusaha Singapura kemungkinan akan menilai kembali profil risiko dan eksposur mereka ke negara itu.

Sebab, Singapura adalah salah satu negara yang menanamkan modal di Myanmar.

Singapura, ujar Balakrishnan prihatin atas bentrok dan tindak kekerasan, penangkapan pegawai negeri, pemadaman internet, dan penempatan pasukan disertai kendaraan lapis baja di jalan-jalan kota besar di Myanmar selama aksi protes menentang kudeta berlangsung.

"Ini perkembangan yang mengkhawatirkan. Kami mendesak pihak berwenang untuk menahan diri sepenuhnya," katanya.

"Kami berharap mereka segera mengambil langkah untuk meredakan situasi. Seharusnya tidak ada kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata. Dan kami berharap akan ada resolusi damai," ujar Balakrishnan.

Dia juga mengatakan berharap para tahanan, termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint, dibebaskan sehingga mereka bisa bernegosiasi dengan militer yang berkuasa.

Anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang lain, yakni Indonesia dan Malaysia, mengajak lembaga itu menggelar pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar, yang juga salah satu anggota ASEAN.

Kudeta militer terhadap pemerintah sipil membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar. Amerika Serikat pada 12 Februari lalu telah menjatuhi sanksi kepada militer Myanmar berupa pembekuan aset.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada Myanmar berupa pembekuan aset senilai US$1 miliar sebagai buntut dari kudeta militer. Hal itu membuat para jenderal tidak bisa mengakses aset tersebut.

"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi pada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta keluarga dekat mereka," ucap Biden, Rabu (10/2) seperti dikutip dari AFP.