Militer Myanmar Dihimpit Sanksi Inggris dan Kanada

Inggris dan Kanada menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar yang melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serius terkait kudeta.

"Kami, bersama sekutu internasional kami akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran HAM mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, pada Jumat (19/2).

Para jenderal Myanmar yang dijatuhi sanksi oleh Inggris adalah Menteri Pertahanan Myanmar, Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri, Soe Htut, dan Wakil Menteri Urusan Dalam Negeri, Than Hlaing.

Raab menuturkan akan segera membekukan aset para jenderal Myanmar beserta keluarga, dan melarang mereka memasuki wilayah Inggris.

Inggris juga telah memberlakukan sanksi terhadap 16 orang dari militer Myanmar.

Dikutip Reuters, Inggris juga berencana memantau setiap aliran dana sumbangan internasional guna mencegah bantuan negara Eropa Barat itu menguntungkan militer Myanmar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM serius, termasuk melanggar hak untuk hidup, hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas kebebasan berekspresi," bunyi pernyataan pemerintah Inggris.

Selain Inggris, Kanada juga melakukan hal serupa sebagai bentuk kecaman terhadap kudeta di Myanmar.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau, menuturkan negaranya akan menjatuhkan sanksi kepada sembilan pejabat militer Myanmar.

Pemerintah Kanada menganggap kudeta memicu penahanan besar-besaran, kekerasan dan pengekangan praktik demokrasi di Myanmar.

"Kami bekerja bersama mitra internasional kami yang mengajak pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan kami menyampaikan desakan kepada militer Myanmar untuk membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil dalam kudeta," kata Garneau.

Amerika Serikat lebih dulu menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar. Pemerintahan Presiden Joe Biden pada pekan lalu menjatuhkan sanksi terhadap 16 perwira militer Myanmar.

AS juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan aksi serupa untuk menekan militer Myanmar.

Militer Myanmar (Tatmadaw) yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Penasihat Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada 1 Februari lalu.

Kudeta dilakukan militer setelah menolak hasil pemilu yang diklaim curang.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Militer menuduh ada indikasi kecurangan sehingga Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi pemilihan umum dan meraih 83 persen kursi di parlemen. Mereka menuduh pada pemilu yang dimenangkan partai pemimpin de facto Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), itu terdapat setidaknya 8 juta pemilih palsu.

Militer Myanmar lantas menangkap Suu Kyi dan Win Myint, serta sejumlah politikus dari partai NLD.