Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat melakukan kunjungan ke Myanmar.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Teuku Faizasyah dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, merespons beredarnya kabar rencana kunjungan Menlu ke Myanmar, Rabu (24/1).
"Melihat perkembangan yang ada saat ini dan setelah berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar," ujar Faizasyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia kata Faisyah terus berkomitmen untuk berkontribusi, dan berkomunikasi dengan pihak Myanmar. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia akan terus berkonsultasi dengan negara ASEAN lainnya membicarakan setiap perkembangan yang terjadi di Myanmar.
Meski begitu, Faizasyah mengatakan Menlu RI membuka opsi melakukan kunjungan ke Naypyidaw untuk mencari solusi di tingkat kawasan ASEAN, dengan terus mempertimbangkan situasi di Myanmar.
Sebelumnya Reuters menyebut Indonesia tengah mencari dorongan dari negara ASEAN untuk mendukung Myanmar lakukan pemilu baru pasca kudeta.
Sumber yang dikutip Reuters itu menuturkan, bahwa Indonesia beranggapan mempertahankan junta militer berkuasa hingga pemilu digelar adalah cara paling realistis yang mampu membawa Myanmar memiliki pemerintahan dengan sistem perwakilan.
Laporan itu memicu kecaman dan kritik dari banyak pihak, terutama warga Myanmar di media sosial. Sekelompok warga juga dilaporkan berunjuk rasa di depan kedutaan besar Indonesia di Myanmar guna memprotes sikap Indonesia.
Kemlu RI membantah laporan yang menyebutkan Indonesia mendukung pemilu baru di Myanmar.
"Posisi Indonesia tidak berubah, tidak ada suatu pergeseran posisi apapun (soal situasi di Myanmar). Saya tidak tahu apa yang dikutip media, tetapi sejauh yang saya tahu tidak ada proposal seperti itu dari Kemlu RI," kata Faizyah alam jumpa pers virtual pada Selasa (23/2).
Faizasyah menuturkan sejauh ini Menlu Retno Marsudi masih terus melakukan konsultasi dengan menlu negara ASEAN lainnya untuk mendorong ASEAN bertindak atas kudeta di Myanmar.
(isa/dea)