Singapura Desak Junta Militer Myanmar Bebaskan Suu Kyi

Singapura mendesak junta militer Myanmar segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintah sipil lainnya yang ditahan sejak kudeta pada 1 Februari.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga mendesak junta militer Myanmar menghentikan kekerasan dalam menanggapi demonstran yang menolak kudeta.

Vivian menyerukan seluruh pihak di Myanmar menahan diri dan segera menyelesaikan sengketa melalui dialog dengan itikad baik demi mencapai solusi politik jangka panjang dan rekonsiliasi nasional, termasuk kembali ke jalur transisi demokrasi.

"Tapi kami yakin semua itu hanya dapat dimulai jika Presiden Win Myint, Penasihat Negara dan Menlu Aung San Suu Kyi, serta tahanan politik lainnya segera dibebaskan," kata Vivian di Singapura pada Senin (1/3).

Vivian menganggap situasi di Myanmar semakin mengkhawatirkan. Kantor HAM PBB melaporkan setidaknya hingga kini sudah ada 18 orang tewas akibat bentrokan antara aparat dan demonstran sejak kudeta berlangsung.

Vivian juga menyinggung peningkatan kekerasan yang signifikan terjadi di Myanmar selama akhir pekan lalu.

"Aparat keamanan menembak warga sipil dengan peluru tajam, peluru karet, granat, hingga gas air mata. Banyak yang meninggal dan terluka karenanya," kata Vivian seperti dilansir Channel NewsAsia.

Vivan menegaskan "penggunaan senjata mematikan terhadap warga sipil tidak dapat dimaafkan."

Para menteri luar negeri negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dijadwalkan akan melakukan pertemuan virtual khusus hari ini, Selasa (2/3), untuk membahas situasi di Myanmar.

Dalam rapat itu, kata Vivian, para menlu ASEAN akan mendengarkan pernyataan dari perwakilan junta militer Myanmar.

Menurut Vivian, para menlu ASEAN akan mengutarakan keprihatinan kepada junta militer Myanmar terkait situasi di negara tersebut akibat kudeta.

Vivian menuturkan para menlu ASEAN akan mengingatkan junta militer Myanmar bahwa kudeta bisa berdampak buruk terhadap perekonomian dan masyarakat negara itu.