Dewan Keamanan PBB Didesak Beri Sanksi Setimpal untuk Myanmar

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) didesak untuk memperluas ganjaran sanksi bagi Myanmar, yakni bukan hanya berupa embargo senjata global melainkan juga hukuman di sektor ekonomi.

Seruan itu disampaikan Penyelidik HAM PBB, Thomas Andrews menyusul rencana pertemuan DK PBB dengan junta militer Myanmar pada Jumat. Andrews menilai perluasan sanksi layak dijatuhkan mengingat dugaan kekejaman junta militer Myanmar.

Ia mengungkapkan militer di negara itu telah membunuh, memukuli, menangkap para pengunjuk rasa secara tidak sah sejak kudeta 1 Februari lalu.

"Negara harus menjatuhkan sanksi ke perusahaan minyak dan gas Myanmar yang dikendalikan militer dan jadi sumber pendapatan terbesarnya," tulis Andrews dalam sebuah laporan ke Dewan HAM PBB di Jenewa seperti dikutip AFP.

Kekhawatiran atas penindasan brutal terhadap massa protes anti-kudeta Myanmar itu dituliskan Andrews selaku pelapor khusus PBB untuk situasi HAM di Myanmar. Dia juga menyerukan agar komunitas internasional segera bertindak tegas untuk mendukung rakyat di sana mengembalikan demokrasi.

"Taruhannya tidak bisa lebih lebih tinggi lagi," kata Andrews lagi dikutip dari Reuters.

Merujuk pada situasi di negara itu, terbuka kemungkinan penyelidikan atau tuntutan atas dugaan kejahatan serta kekejaman melalui Pengadilan Kriminal Internasional. "Termasuk di antaranya genosida, kejahatan peran dan kejahatan terhadap kemanusiaan," tulis laporan itu.

Dia juga mendesak anggota Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kebrutalan tak henti militer yang kini menimpa rakyat Myanmar.

Demonstran menggunakan tameng buatan sendiri di tengah unjuk rasa anti-kudeta Myanmar. (AFP/STR)

Terhitung sebulan negara itu mengalami kekacauan sejak militer merebut kekuasaan pada awal Februari 2021. Rabu (3/3) lalu menjadi hari paling berdarah karena PBB mencatat setidaknya 38 orang tewas dalam sehari.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas krisis di Myanmar pada Jumat, mengingat meningkatnya tekanan dari internasional. Militer Myanmar sebelumnya diketahui telah berulangkali menerima sanksi dan 41 negara telah memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar.

Infografis Mereka yang Menentang Kudeta Myanmar. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)