Duta Besar Myanmar untuk Inggris, Kyaw Zwar Minn, menyerukan pembebasan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan militer sejak kudeta pada 1 Februari lalu.
Selain Suu Kyi, Zwar Minn juga mendesak junta militer membebaskan pejabat pemerintah sipil Myanmar lainnya, termasuk Presiden Win Myint yang ikut diciduk saat kudeta berlangsung.
"Kami meminta pembebasan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint," kata Zwar Minn melalui pernyataan resminya yang dirilis di akun Facebook kedutaan pada Senin (8/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Desakan Zwar Minn merupakan bentuk pemberontakan seorang diplomat pemerintah terhadap junta militer Myanmar. Ia menganggap gertakan diplomatik dan jalur perundingan menjadi solusi tepat untuk memulihkan krisis yang terjadi saat ini di negaranya.
Perlawanan tersebut diutarakan Zwar Minn setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dan wakil menlu untuk Asia, Nigel Adams, di London.
Inggris telah berulang kali mengecam kudeta militer Myanmar dan mendesak pemulihan demokrasi di negara tersebut.
"Saya memuji keberanian dan patriotisme Duta Besar Myanmar Kyaw Zwar Minn dalam menyerukan pembebasan Aung Sung Suu Kyi dan Presiden U Win Myint dan agar hasil pemilu 2020 dihormati," kata Raab dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
Sebelum Zwar Minn, Kedutaan Myanmar untuk Amerika Serikat di Washington DC juga mengisyaratkan pemutusan hubungan dengan junta militer.
Kedubes Myanmar di DC bahkan merilis pernyataan keras terkait kecaman terhadap kekerasan hingga kematian warga sipil yang melakukan protes terhadap kudeta.
Mereka juga menyerukan pihak berwenang untuk "menahan diri sepenuhnya" dari aksi kekerasan.
Sejak kudeta berlangsung, Myanmar terus ditekan sanksi dan kecaman dari berbagai negara di dunia. Meski begitu, junta militer tak menghiraukan tekanan internasional tersebut.
Sejauh ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan setidaknya lebih dari 50 orang telah tewas dalam bentrokan antara pedemo anti-junta militer dan aparat sejak kudeta berlangsung.
(rds/dea)