Satu bulan lebih Myanmar bergejolak setelah kudeta yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan politik. Ratusan orang dilaporkan meninggal dalam bentrokan dengan aparat saat unjuk rasa.
Berbagai langkah diplomasi dilakukan untuk membujuk supaya militer Myanmar berhenti melakukan kekerasan terhadap warga sipil.
Beragam sanksi dijatuhkan oleh sejumlah negara kepada Myanmar dan para pejabatnya, tetapi belum membuat gelombang demo dan kekerasan berhenti. Berikut sederet peristiwa setelah sebulan terjadi kudeta di Myanmar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Korban tewas dalam aksi unjuk rasa dan para tahanan politik yang ditangkap usai kudeta mencapai lebih dari 140 orang. Jumlah itu juga mencakup aparat keamanan yang meninggal saat menghadapi demo.
Jumlah itu menurut data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) Myanmar. melaporkan setidaknya ada 126 orang tewas akibat bentrok antara demonstran dengan militer Myanmar per Minggu (14/3).
Kerusuhan di Myanmar tidak lagi hanya bentrokan antara pedemo dan aparat keamanan, tetapi meluas ke arah perusakan kantor dan sejumlah pabrik milik perusahaan China.
AAPP mengatakan sejauh ini sebanyak 2.150 ditahan sejak kudeta pada 1 Februari lalu. Sebanyak sekitar 300 orang kabarnya sudah dibebaskan.
Pemerintahan Sipil Memberontak yang dipimpin Wakil Presiden Myanmar yang ditunjuk parlemen, Mahn Win Khaing Than, menyatakan akan melakukan revolusi untuk menggulingkan junta militer.
Than menyampaikan pesan itu pada Sabtu (13/3) pekan laludari lokasi persembunyiannya. Saat ini, Than sedang dalam pelarian bersama dengan sebagian besar pejabat senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang seharusnya berkuasa.
"Ini adalah masa paling kelam bagi bangsa dan fajar sudah dekat," kata Than kepada publik melalui Facebook.
Duta besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan sudah waktunya bagi Myanmar untuk membuka komunikasi guna mengakhiri krisis politik dan kemanusiaan di negara itu.
"Untuk melanjutkan de-eskalasi, sudah waktunya untuk berdialog," kata Zhang.
China mengklaim sudah membantu mencari jalan keluar bagi krisis di Myanmar dengan cara yang konstruktif.
Kekerasan yang terus terjadi di Myanmar membuat sejumlah negara memutuskan menjatuhkan sanksi kepada junta Myanmar.
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua anak Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Min AUng Hlaing.
Dilansir Reuters, Kamis (11/3), Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi bagi dua anak Min, yaitu Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon. Selain itu, Kemenkeu AS juga memberikan sanksi kepada enam perusahaan milik kedua anak jenderal itu. Salah satunya adalah A&M Mahar yang dikelola oleh Aung Pyae Sone.
Kementerian Perdagangan AS mengatakan sanksi baru ini akan mempengaruhi ekspor AS ke sejumlah entitas di Myanmar seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri Myanmar, dan dua perusahaan pelat merah yakni Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holding Limited.
Kedua BUMN Myanmar itu merupakan salah satu perusahaan pelat merah yang diandalkan junta militer untuk menggenjot perekonomian negara.
Negara yang juga menjatuhkan sanksi yakni Inggris. Mereka menjatuhkan sanksi terhadap panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dan lima jenderal lainnya dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serius terkait kudeta.
(isa/ayp)