Sarankan Warga Tak Pakai Sinovac, Klinik Hong Kong Dihukum

CNN Indonesia
Rabu, 24 Mar 2021 18:13 WIB
Hong Kong mencabut izin vaksinasi salah satu klinik yang kedapatan menyarankan warga untuk disuntik vaksin dari Pfizer/BioNTech dan tak memakai Sinovac.
Ilustrasi. (iStockphoto/Vladans)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Hong Kong mencabut izin program vaksinasi salah satu klinik yang kedapatan menyarankan warga untuk disuntik vaksin Covid-19 dari Pfizer/BioNTech dan tak memakai produk Sinovac.

Departemen Kesehatan Hong Kong menyatakan bahwa klinik tersebut tak bisa melayani program vaksinasi terhitung mulai Selasa (23/3). Selain itu, pemerintah Hong Kong juga menarik semua dosis vaksin Sinovac yang diberikan ke klinik tersebut.

Pihak berwenang Hong Kong mengambil keputusan ini tak lama setelah sebuah foto imbauan dari klinik tersebut tersebar di media sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saran: jangan pakai Sinovac. Pakai BioNTech," demikian bunyi imbauan tersebut, sebagaimana dikutip AFP.

Dalam imbauan itu juga tertera keterangan bahwa salah satu dokter dari klinik tersebut juga lebih memilih untuk disuntik vaksin Covid-19 produksi BioNTech.

Tak lama setelah foto itu beredar, biro kantor berita China, Ta Kung Pao, di Hong Kong merilis artikel yang menyebut dokter klinik tersebut berupaya merusak reputasi vaksin dari Sinovac.

Sejauh ini, sekitar lima persen dari total penduduk Hong Kong, yaitu 403 ribu orang, sudah menerima dosis pertama vaksin Covid-19.

Dari keseluruhan angka tersebut, 250 ribu di antaranya disuntik vaksin Sinovac, sementara yang lainnya menerima dosis dari Pfizer-BioNTech.

Sejumlah pengamat menganggap langkah ini menunjukkan betapa sensitif pemerintah Hong Kong atas kritik terhadap Sinovac yang efikasinya memang lebih rendah dari vaksin buatan Pfizer/BioNTech.

Berdasarkan uji coba di berbagai negara, vaksin dari Sinovac memiliki efikasi antara 50-80 persen, sementara Pfizer/BioNTech mencapai 94-95 persen.

(has)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER