DK PBB Kutuk Kekerasan Aparat Myanmar Terhadap Warga Sipil

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengutuk segala bentuk kekerasan serta aksi represif aparat keamanan yang mengakibatkan kematian ratusan warga sipil di Myanmar.

Pernyataan itu disepakati dan diteken bersama pada Kamis (1/4) lalu, usai negosiasi alot dengan China yang 'pasang badan' terhadap Myanmar. China bahkan sempat tak sepakat terkait usulan sanksi yang ditujukan pada Myanmar.

"Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang memburuk dengan cepat, dan mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan kematian ratusan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak," bunyi pernyataan DK PBB dilansir dari AFP, Jumat (2/4).

Adapun dalam draf sebelumnya, yang diperoleh AFP, negara-negara Barat ingin memasukkan frasa 'kesiapan untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut'. Frasa itu merujuk pada kemungkinan sanksi internasional.

Akan tetapi para diplomat mengatakan, China tak menyetujui usulan itu.

Beijing juga dilaporkan bersikeras untuk melunakkan rujukan pada kata 'pembunuhan' ratusan warga sipil dan mengubahnya menjadi 'kematian" warga sipil. Rusia, kata para diplomat, juga menolak draf tersebut untuk beberapa kali karena Moskow menginginkan adanya frasa yang mengecam kematian anggota pasukan keamanan Myanmar juga.

Kendati demikian, seorang duta besar yang enggan disebut namanya menegaskan negosiasi alot dan panjang itu akhirnya rampung. Keputusan itu menurutnya akhirnya diambil dengan suara bulat, saat DK PBB mengirimkan 'sinyal yang sangat penting'.

Sejak kudeta yang terjadi 1 Februari lalu, DKI PBB tercatat telah mengeluarkan tiga pernyataan dengan suara bulat tentang kondisi Myanmar. Adapun dalam demonstrasi atas kejadian kudeta pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, tercatat lebih dari 520 orang tewas dalam demonstrasi.

Merespons kondisi itu, utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, sebelumnya juga meminta Dewan Keamanan segera mengambil tindakan untuk mengatasi krisis yang semakin parah di sana.

Burgener memperingatkan risiko perang saudara dan pertumpahan darah yang akan segera terjadi bila junta militer terus menghadapi demonstran dengan kekerasan.