Awasi Demo, Militer Myanmar Disebut Gunakan Drone China

Pesawat tanpa awak atau drone dikabarkan telah dikerahkan untuk memantau unjuk rasa anti rezim junta militer Myanmar di jalan. Kabar itu diungkap Jane's International Defense Review dan diduga drone tersebut berasal dari China.

"Penampakan kendaraan udara, yang dikembangkan oleh China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), sangat penting mengingat Tatmadaw [angkatan bersenjata Myanmar] telah mengoperasikannya," bunyi laporan Jane's International Defense Review.

Laporan tersebut mengutip gambar di media sosial yang diambil pada bulan Maret. Drone yang dinamai CH-3A drone itu terbang rendah di langit Mandalay, Myanmar yang merupakan titik pusat aksi protes.

Gambar tersebut menunjukkan drone terbang di ketinggian yang cukup rendah untuk dilihat dan didengar oleh penduduk Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.

Dikutip South China Morning Post, selain digunakan sebagai alat pemantauan, drone juga bisa menjadi taktik perang psikologis yang dirancang untuk mengintimidasi penduduk.

"Untuk Tatmadaw, efek psikologis akhirnya dapat memberikan keuntungan, karena upaya untuk menenangkan populasi yang semakin resisten dari hari ke hari terhadap aturan," tulis Jane.

Drone CH-3A UAV diketahui diimpor dari China ke Myanmar sekitar tahun 2013 dan 2015, sebanyak 10 dari 12 unit drone dioperasikan oleh Angkatan Udara Myanmar dari Pangkalan Udara Meiktila di Central Myanmar.

Dikutip SCMP drone militer CH-3A biasanya digunakan untuk mengumpulkan gambar dan data pengawasan udara untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan militer, dan melakukan operasi kontra pemberontakan terhadap kelompok pemberontak etnis di seluruh negeri.

"Oleh karena itu, kemungkinan UAV yang terlihat beroperasi di Mandalay digunakan untuk mengamati aktivitas darat, memungkinkan Tatmadaw untuk secara visual memantau situasi secara real time untuk mengidentifikasi ancaman tertentu dan mengarahkan pasukan keamanan sesuai kebutuhan," kata laporan Jane's International Defense Review.

China telah lama menjadi sekutu militer Myanmar. Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing saat mengunjungi Naypyitaw 20 hari sebelum militer Myanmar melakukan perebutan kekuasaan pada 1 Februari, dan menahan presiden terpilih Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.

Tak lama setelah kudeta terjadi, China menggambarkan kudeta militer Myanmar sebagai 'perombakan kabinet besar-besaran' dan bersama Rusia memblokir upaya Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk mengutuknya.

Beijing dan Moskow melanjutkan pembelaan rezim militer itu pada sesi khusus di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mereka menuding perebutan kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis merupakan urusan internal.