LSM RI Tolak Kehadiran Junta Myanmar di KTT ASEAN Jakarta

CNN Indonesia | Selasa, 20/04/2021 18:10 WIB
Sejumlah LSM Indonesia menolak rencana kehadiran panglima junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam KTT ASEAN yang bakal digelar di Jakarta, Sabtu (24/4). Sejumlah ormas Indonesia menolak rencana kehadiran panglima junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam KTT ASEAN yang bakal digelar di Jakarta, Sabtu (24/4). (Reuters/Stringer)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah LSM Indonesia menyuarakan penolakan atas rencana kehadiran panglima junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang bakal digelar di Jakarta pada Sabtu (26/4).

Penolakan itu disampaikan dalam pernyataan bersama sejumlah ormas, di antaranya KontraS, FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, AJAR, Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Human Rights Working Group, Migrant CARE, Asia Democracy Network, Kurawal Foundation, hingga SAFEnet.

Melalui pernyataan itu, mereka menyatakan penolakan atas kehadiran Min dalam KTT ASEAN yang digelar khusus untuk membicarakan pergolakan politik di Myanmar usai kudeta militer pada 1 Februari lalu.


"Menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, seperti dikutip Antara, Selasa (20/4).

Kehadiran Min dalam KTT ASEAN ini memang memicu pertanyaan dari banyak pihak. Pasalnya, Min merupakan sosok yang memimpin militer mengudeta pemerintahan sipil Myanmar.

Setelah itu, Min pula yang memegang kekuasaan kala aparat melakukan kekerasan mematikan terhadap demonstran antikudeta.

Usman pun menganggap keputusan ASEAN untuk mengundang Min dalam pertemuan ini akan menghalangi hubungan blok Asia Tenggara tersebut dengan rakyat Myanmar.

"Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis," kata Usman.

Regional Advocacy Associate dari Asia Justice and Rights (AJAR), Putri Kanesia, juga mendukung desakan Usman agar ASEAN mengundang perwakilan Unity Government Myanmar.

"Memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah berarti memberhentikan segala tindakan yang melegitimasi kekuasaan junta militer, baik di dalam Myanmar maupun di level internasional," ujar Putri.

Isu ini pertama kali beredar setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tanee Sangrat, pada akhir pekan lalu mengatakan bahwa Min akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta.

Sebagaimana dilansir Reuters, Sangrat mengatakan bahwa sejumlah pemimpin negara anggota ASEAN sudah mengonfirmasi kehadiran mereka di KTT di Jakarta, termasuk Min. Meski demikian, Reuters tak dapat mengonfirmasi langsung informasi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri RI juga belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isu kehadiran Min ini.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan banyak detail informasi mengenai pertemuan tersebut karena masih menunggu konfirmasi dari Brunei selaku Ketua ASEAN saat ini.

"Saya belum tahu. Kami masih menunggu konfirmasi dari Brunei," kata Faizasyah kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faizasyah, Sultan Brunei telah mengirim surat undangan kepada seluruh pemimpin negara ASEAN untuk menghadiri KTT nanti dan tengah menunggu konfirmasi.

"KTT ini merupakan realisasi usulan Presiden Jokowi agar ada pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk membahas perkembangan di Myanmar. Brunei selaku Ketua ASEAN setuju dan selanjutnya mengoordinasikannya dengan negara-negara anggota lainnya," kata Faizasyah.

(has/has)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK