PBB Didesak Gelar Pertemuan Lagi Bahas Israel-Palestina

Tunisia, Norwegia, dan China telah meminta lagi pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Jumat (14/5) untuk membahas permasalahan Israel dan Palestina yang memburuk dalam beberapa hari terakhir.

Pertemuan darurat baru itu akan terbuka untuk umum dan mencakup partisipasi Israel dan Palestina.

Dewan Keamanan PBB telah mengadakan dua konferensi video tertutup sejak Senin (10/5). Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat menentang rencana mengeluarkan deklarasi bersama karena merasa tidak akan membantu menurunkan tensi Israel dan Palestina.

Seperti dilansir AFP, seorang diplomat menyatakan permintaan pertemuan ketiga dalam satu pekan ini didorong oleh pihak Palestina.

Tujuan pertemuan baru ini sebagai 'upaya mencoba berkontribusi bagi perdamaian ... serta agar Dewan Keamanan dapat bersuara dan menyerukan gencatan senjata," kata diplomat yang lain tanpa ingin diungkap namanya.

Sementara itu, Israel meminta Dewan Keamanan PBB tidak terlibat dalam konflik. Hal ini diketahui disetujui oleh AS.

Menurut beberapa sumber, 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB setuju mengeluarkan deklarasi bersama supaya bisa mengurangi ketegangan. Namun AS mengatakan pertemuan Dewan Keamanan PBB yang sudah dilakukan sebagai 'kontraproduktif'.

Kepala Diplomat AS Antony Blinken mengatakan utusan AS akan terbang ke Timur Tengah untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Palestina.

Terpisah, beberapa negara anggota Dewan dari Eropa yakni Norwegia, Estonia, Prancis, dan Irlandia, mengeluarkan pernyataan resmi bersama pada Rabu (12/5) malam.

"Kami mengutuk penembakan roket dari Gaza terhadap penduduk sipil di Israel oleh Hamas dan kelompok militan lainnya yang sama sekali tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan," bunyi pernyataan bersama tersebut.

"Jumlah besar korban sipil, termasuk anak-anak, dari serangan udara Israel di Gaza, dan kematian di Israel akibat roket yang diluncurkan dari Gaza, mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima."

"Kami menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas pemukiman, pembongkaran dan penggusuran, termasuk di Yerusalem Timur," tulis mereka.