Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Bantuan China Atasi Konflik

Pemerintah tandingan junta Myanmar, NUG, meminta bantuan China untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan akibat kudeta di negaranya.

Dalam surat terbuka kepada Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Senin (6/7) lalu, NUG menilai Tiongkok dan ASEAN gagal melibatkan mereka dalam upaya mencari solusi untuk Myanmar.

"(para menteri NUG) menantikan kesempatan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dengan China melalui hubungan bilateral dan multilateral kedua negara," tulis NUG dalam suratnya, mengutip The Irrawaddy, Selasa (8/6).

Mereka juga memperingatkan setiap upaya yang melegitimasi junta militer akan berisiko merusak hubungan.

Seruan NUG muncul usai mereka mengecam ASEAN karena hanya melibatkan junta, dan mengabaikan pemerintah bayangan itu dalam KTT di Jakarta akhir April lalu.

China sendiri telah menegaskan mendukung konsensus ASEAN mengenai krisis di Myanmar.

NUG menganggap junta lamban dalam bertindak untuk mengakhiri kekerasan. Menurutnya, hal itu terjadi karena kurangnya tekanan terhadap pemimpin kudeta Min AUng Hlaing untuk secara proaktif mengambil langkah-langkah mengakhiri krisis secara damai melalui dialog.

"Min Aung Hlaing mencatat bahwa usaha ASEAN dapat dimulai begitu stabilitas tercapai di negara ini, dan posisi ini harus ditolak keras oleh China dan ASEAN. Tidak ada stabilitas sampai pemerintah yang sah dipulihkan," katanya.

China menjadi tuan rumah KTT khusus China-ASEAN di Chongqing pada 6-8 Juni 2021 kemarin. Dalam pertemuan itu Menteri Luar Negeri Myanmar versi junta militer, U Wunna Maung Lwin turut hadir.

Kehadiran utusan junta di KTT itu juga ditentang oleh NUG. Mereka khawatir bisa merusak partisipasi Myanmar dalam organisasi regional.

Sebelum pertemuan China-ASEAN, Duta Besar China Chen Hai bertemu Jenderal Min Aung Hlaing di Naypyitaw.

Chen menyebut pemimpin kudeta sebagai "pemimpin Myanmar" dan menegaskan kembali dukungan China atas upaya ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar.

Penggunaan kata "pemimpin Myanmar" memicu kemarahan rakyat di negara yang tengah dikudeta itu.

"Pemerintah China harus memperhatikan bahwa (badan pemerintahan junta) Dewan Administrasi Negara yang dibentuk oleh Min Aung Hlaing tidak mewakili rakyat Myanmar," ujar NUG dalam surat itu.

"Dan upaya untuk melegitimasinya lantaran pemerintah Myanmar berisiko merugikan rakyat dalam hubungan antar kedua negara."

Dalam pertemuan China-ASEAN Senin(6/9) kemarin, Menlu China Wang Yi mengatakan pihaknya akan terus memainkan peran konstruktif dan mendukung keterlibatan ASEAN dalam urusan Myanmar.

"(karena) situasi Myanmar secara langsung terkait dengan kepentingan China," kata Wang Yi.

Wang Yi menilai bahwa China dan ASEAN memiliki pandangan yang sama mengenai konflik di Myanmar.

China mengulangi seruan yang sama seperti sebelumnya agar kekerasan dihentikan dan dialog politik antar pemangku kepentingan dikedepankan.