Raja Malaysia Desak PM Setop Reses Parlemen demi Urus Covid

Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin agar mengizinkan parlemen kembali bersidang setelah ditangguhkan sejak pemerintah mendeklarasikan situasi darurat Covid-19 pada Januari lalu.

Sultan Abdullah mengungkap permintaannya kepada Muhyiddin itu saat bertemu dengan perwakilan Dewan Tinggi dan Dewan Rendah parlemen pada Selasa (29/6).

"Dekrit Yang Mulia sudah disampaikan kepada perdana menteri dan ia meminta perdana menteri agar sidang khusus digelar sebelum 1 Agustus," demikian pernyataan bersama perwakilan parlemen Malaysia yang dikutip Reuters.

Dalam pernyataan terpisah, Kerajaan Malaysia juga mengungkap bahwa Sultan Abdullah menyampaikan desakan agar parlemen segera bersidang saat bertemu dengan perwakilan Dewan Tinggi dan Dewan Rendah.

"Yang Mulia menyampaikan pandangannya bahwa parlemen harus segera bersidang untuk membahas standar prosedur operasi Covid-19 yang ditetapkan pemerintah," demikian pernyataan Kerajaan Malaysia yang dikutip Channel NewsAsia.

Kerajaan Malaysia merilis pernyataan ini di tengah amarah publik karena parlemen tak bekerja selama lockdown berlangsung.

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, memang mendeklarasikan status darurat terkait pandemi Covid-19 pada Januari lalu.

Deklarasi tersebut memberikan ia kewenangan untuk menangguhkan parlemen. Dengan demikian, dapat menerapkan aturan darurat tanpa persetujuan legislatif.

Di bawah aturan darurat ini, pemerintah Malaysia menerapkan lockdown total untuk menekan laju penularan Covid-19 yang sempat meningkat bulan lalu.

Namun menurut Sultan Abdullah, kehadiran parlemen sangat dibutuhkan untuk menjalankan mekanisme "check and balance" demi memastikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas pemerintah.

Di tengah kisruh ini, Jaksa Agung Malaysia, Idrus Harun, menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang, raja dalam monarki konstitusional di Negeri Jiran hanya dapat bertindak atas saran dari pemerintah.

Sementara itu, pihak oposisi Malaysia sudah gerah karena tak dapat menyampaikan perbedaan pendapat mengenai penanganan Covid-19 melalui parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Penangguhan parlemen ini memang dianggap sejumlah pihak sebagai cara Muhyiddin untuk menghindari kritik terhadap pemerintahannya yang hanya memegang mayoritas kecil setelah pecah kongsi dengan koalisi Pakatan Harapan.

Dengan penangguhan ini, parlemen juga tak bisa mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin.

Masyarakat Malaysia pun mulai geram karena situasi pandemi di Negeri Jiran belum membaik. Sejumlah pakar medis bahkan memperkirakan jumlah kasus Covid-19 di Malaysia akan melonjak dalam sebulan ke depan.