Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad, mendesak parlemen Negeri Jiran menggelar rapat sesegera mungkin untuk membahas penanganan Covid-19.
"Parlemen merupakan wadah penting bagi wakil rakyat terpilih untuk membahas berbagai isu, terutama terkait penyebaran epidemi Covid-19," demikian pernyataan dari Kerajaan Malaysia, sebagaimana dikutip Bloomberg, Rabu (16/6).
Kerajaan Malaysia merilis pernyataan ini di tengah amarah publik karena parlemen tak bekerja selama lockdown berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, memang mendeklarasikan status darurat terkait pandemi Covid-19 ini.
Deklarasi tersebut memberikan ia kewenangan untuk menangguhkan parlemen dan menerapkan aturan darurat tanpa persetujuan legislatif.
Di bawah aturan darurat ini, pemerintah Malaysia menerapkan lockdown total untuk menekan laju penularan Covid-19 yang sempat meningkat bulan lalu.
Setelah lockdown sejak 1 Juni, kasus Covid-19 di Malaysia memang berkurang dari rata-rata 6.000 pada akhir bulan lalu menjadi 5.000 per hari belakangan ini.
Mereka kemudian memperpanjang lockdown. Pemerintah menegaskan bahwa mereka tak akan mencabut lockdown sebelum kasus harian Covid-19 di bawah 4.000.
Meski sebagian pengamat menganggap lockdown ini efektif menekan laju Covid-19, sebagian pihak menjerit karena aturan itu disinyalir membuat perekonomian Malaysia merugi hingga 1 miliar ringgit atau setara Rp3,4 triliun per hari.
Di sisi lain, tim medis menganggap angka Covid-19 di Malaysia masih tinggi. Rumah sakit di Malaysia pun masih kewalahan menangani pasien Covid-19.
Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) ICU untuk pasien Covid-19 di Malaysia bahkan masih di atas 100 persen.
(has)