Hong Kong Siapkan 10 Ribu Polisi Hadapi Gelombang Demo 1 Juli

CNN Indonesia | Rabu, 30/06/2021 21:10 WIB
Hong Kong akan mengerahkan 10.000 aparat polisi untuk menghadapi gelombang protes 1 Juli, peringatan kembalinya bekas jajahan Inggris itu ke China. Ilustrasi demo Hong Kong. (AP/Vincent Yu)
Jakarta, CNN Indonesia --

Hong Kong akan mengerahkan 10.000 aparat polisi untuk menghadapi gelombang protes 1 Juli, peringatan kembalinya bekas jajahan Inggris itu ke pemerintah China pada tahun 1997.

Menjelang peringatan itu, Hong Kong meningkatkan keamanan dan memperingatkan para aktivis agar tidak menggelar demonstrasi.

Kemungkinan pihak berwenang juga akan akan menutup Victoria Park, tempat demonstrasi biasanya diadakan, seperti dilaporkan South China Morning Post.


Tahun ini adalah peringatan 24 tahun penyerahan Hong Kong kepada China.

Sejak kesepakatan diteken dengan Inggris pada 1 Juli 1997, Hong Kong diserahkan dengan syarat tetap mempertahankan sistem pemerintahannya berbeda dari China, dengan kata lain satu negara dua sistem.

Aksi unjuk rasa selalu digelar setiap tahun oleh para aktivis pro-demokrasi Hong Kong. Namun, pemerintah China tetap tidak mendengar tuntutan mereka.

Aktivis dan pengacara Hong Kong Chow Hang-tung mengakui bahwa mereka tidak mendapat izin unjuk rasa dari kepolisian.

Akan tetapi, kata dia, massa kemungkinan tetap bergerak menyuarakan aspirasi mereka.

"Protes berlangsung di seluruh dunia setiap hari meskipun ada Covid, tetapi tidak ada satu pun protes yang pernah diizinkan oleh polisi Hong Kong sejak Covid dimulai," kata Chow dikutip dari Straits Times.

Dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan Rabu (30/6), polisi mendesak masyarakat untuk tidak menghadiri acara peringatan tersebut. Terlebih di masa pandemi Covid-19, polisi meminta warga untuk menghindari kerumunan.

Larangan demonstrasi ini salah satu dampak dari pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang disahkan China satu tahun lalu.

UU Keamanan Nasional Hong Kong bisa memberikan kewenangan terhadap pihak berwenang China untuk menindak secara hukumsetiap upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di wilayah itu.

Pemerintah China sendiri memuji undang-undang keamanan karena dianggap membawa stabilitas Hong Kong setelah kota itu diguncang protes hingga pandemi melanda.

Otoritas Hong Kong termasuk Pemimpin Eksekutif Carrie Lam berulangkali menggemakan pujian mereka terhadap aturan baru tersebut.

(dea)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK