Pemimpin Junta Ultah, Pedemo Myanmar Rayakan dengan Pemakaman

Para pengunjuk rasa Myanmar merayakan ulang tahun pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing dengan membakar fotonya dan menggelar acara pemakaman tiruan, Sabtu (3/7).

Demonstran anti-kudeta memposting di media sosial gambar hidangan sup mi tradisional mohinga, yang biasanya disajikan pada acara pemakaman Myanmar.

Myanmar diguncang demonstrasi besar-besaran dan tanggapan keras militer sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), melaporkan hampir 890 warga sipil tewas akibat tindakan keras rezim militer dan hampir 6.500 ditangkap.

"Saya membuat (mohinga) pada hari ulang tahunnya karena saya ingin dia segera meninggal," kata seorang warga Yangon kepada AFP.

"Banyak orang tak bersalah kehilangan nyawa karena dia. Jadi, jika dia meninggal, seluruh negeri akan bahagia."

Di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, beberapa aktivis membakar foto-foto pemimpin junta dan membakar peti mati di pemakaman.

"Karena orang ini, Myanmar kami memiliki banyak masalah," kata seorang warga Mandalay.

"Dia seharusnya tidak dilahirkan. Karena itu, kami menggelar pemakamannya karena kami ingin dia mati."

Min Aung Hlaing genap 65 tahun pada Sabtu. Berdasarkan konstitusi Myanmar tahun 2008, di usia itu seharusnya sang jenderal sudah pensiun dari angkatan bersenjata.

Sejumlah pengamat meyakini itu alasan dia melakukan kudeta, yakni tidak dapat melihat jalan menuju jabatan lebih tinggi dengan bantuan partai politik yang didukung militer, di mana mereka kalah dalam pemilu tahun lalu.

Sebelum kudeta, Min Aung Hlaing dikecam karena memimpin penumpasan brutal tahun 2017 terhadap etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di negara itu.

Dia diblokir Facebook karena membuat pidato kebencian terhadap minoritas yang teraniaya. Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta dia dan para pemimpin tinggi militer lainnya diadili atas tuduhan genosida.

Namun Min membantah hampir semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Dia menyebut operasi militer yang mendorong sekitar 750.000 pengungsi Rohingya ke Bangladesh, dibenarkan untuk membasmi pemberontak.

Dia ditunjuk untuk memimpin angkatan bersenjata Myanmar tahun 2011, ketika negara itu sedang melakukan transisi dari pemerintahan junta ke sistem parlementer.

Rezim Min Aung Hlaing menghadapi kecaman dan sanksi internasional sejak kudeta, dengan kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan, tahanan politik, penutupan internet dan ancaman kebebasan pers.

Dewan Administrasi Negara junta Myanmar bersikeras bahwa mereka kini tengah berusaha untuk mencapai "perdamaian abadi bagi seluruh bangsa."