Malaysia Akan Cabut Status Darurat Covid 1 Agustus

Pemerintah Malaysia memutuskan mencabut status darurat pandemi virus corona pada 1 Agustus mendatang setelah menerapkannya sejak awal tahun ini.

Menteri Hukum Malaysia Takiyuddin Hassan menuturkan pemerintah tidak akan menganjurkan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong memperpanjang status darurat ketika berakhir pada 1 Agustus mendatang.

Mengutip Reuters, hal itu diutarakan Takiyuddin saat rapat dengan parlemen Malaysia pada Senin (26/7).

Lihat Juga : Malaysia Cetak Rekor 17 Ribu Kasus Covid-19 Hari Ini

Raja Malaysia telah menerapkan status darurat Covid-19 sejak 12 Januari lalu. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berpendapat status darurat diperlukan untuk meredam penularan virus corona.

Deklarasi status darurat memberikan Muhyiddin kewenangan untuk menangguhkan parlemen (reses). Dengan begitu, Muhyiddin dapat menerapkan kebijakan penanganan pandemi tanpa melalui persetujuan legislatif.

Di awal pandemi, kabinet Muhyiddin dinilai berhasil menekan penyebaran dan laju infeksi Covid-19, salah satunya dengan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) pada Maret tahun lalu.Saat itu, laju infeksi harian corona dapat ditekan.

Lihat Juga : Warga Malaysia Gelar Konvoi Tuntut PM Mundur Hari Ini

Namun, setelah menerapkan serangkaian pelonggaran, Malaysia kembali didera gelombang baru penularan Covid-19 yang diperparah dengan penyebaran varian Delta corona yang lebih menular.

Muhyiddin menerapkan lockdown lebih ketat pada 1 Juni hingga hari ini. Namun, terlepas dari lockdown dan status darurat, penularan Covid-19 Malaysia semakin buruk dan memicu kemarahan publik.

Infeksi harian Covid-19 di Negeri Jiran terus mencatat rekor tertinggi hingga lebih dari 10 ribu kasus.

Malaysia mencetak rekor kasu Covid-19 harian hingga 17 ribu kasus pada Minggu (25/7).

Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit dan ruang ICU (BOR) pun sempat melebihi 100 persen di beberapa wilayah.

Lihat Juga : Deretan Negara Asia Tenggara Cetak Rekor Covid Hari Ini

Situasi pandemi yang terus memburuk ini pun memicu amarah publik, terutama kelompok oposisi pemerintah di parlemen hingga membuat kepemimpinan Muhyiddin kembali terancam.

Partai politik terbesar di Negeri Jiran, UMNO, memutuskan menarik diri dan dukungan terhadap koalisi pemerintah.

Salah satu alasan UMNO adalah karena pemerintahan Muhyiddin dinilai gagal menangani pandemi virus corona. UMNO bahkan mendesak Muhyiddin mundur sebagai perdana menteri.