UMNO Desak Menteri Malaysia Lain Mundur Ikuti Shamsul Anuar

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Zamidi, mendesak menteri Malaysia lain dari partainya mengikuti jejak Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Shamsul Anuar Nasarah, untuk mengundurkan diri sebagai simbol penolakan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Zahid mengatakan bahwa keputusan untuk mundur memang berpulang pada kehendak masing-masing orang. Namun, ia berharap para menteri lainnya menguatkan pendirian UMNO yang sudah menarik dukungan dari koalisi pendukung Muhyiddin, Perikatan Nasional (PN).

"Semuanya terserah mereka. Jika mereka ingin memperkuat pendirian partai, makan saya mohon mundurlah seperti Shamsul," ujar Zahid, sebagaimana dikutip Malay Mail, Kamis (5/8).

Shamsul merupakan menteri pertama dari UMNO yang mengundurkan diri dari kabinet Muhyiddin. Ia mengajukan pengunduran dirinya kemarin, Selasa (3/8).

"Setelah mempertimbangkan pendirian dan keputusan partai, sebagai anggota UMNO yang patuh dan setia kepada partai, saya mengundurkan diri dari Kabinet Menteri Pemerintahan Federal," demikian pernyataan Shamsul.

Lihat Juga : Menteri Malaysia Mundur Imbas Kisruh Status Darurat Covid

Selain Shamsul, setidaknya ada tujuh kader UMNO lainnya yang mengisi kabinet pemerintahan Malaysia saat ini, termasuk Menteri Kesehatan, Adham Baba, dan Wakil PM, Ismail Sabri Yaakob.

UMNO sendiri sudah menyatakan penarikan dukungan terhadap koalisi PN sejak bulan lalu. Mereka menarik dukungan karena menganggap Muhyiddin gagal menangani pandemi Covid-19 di Negeri Jiran.

Penarikan diri ini membuat kekuatan PN menciut, mengingat UMNO merupakan partai terbesar di koalisi tersebut. PN pun dianggap sudah tak memegang mayoritas kursi parlemen, sehingga para oposisi kian lantang menyuarakan pelengseran Muhyiddin.

[Gambas:Video CNN]

Posisi Muhyiddin semakin terpojok karena cekcok dengan Raja Malaysia, Sultan Abdullah. Raja marah karena Muhyiddin mencabut status darurat Covid-19 tanpa restu darinya.

Raja Malaysia sendiri meminta pemerintah merundingkan nasib status darurat nasional yang seharusnya selesai pada 1 Agustus itu dengan pihak parlemen.

Namun, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa mereka tak perlu merundingkan penetapan status darurat itu dengan parlemen. Muhyiddin pun secara sepihak mendeklarasikan pencabutan status darurat.

Ia juga membatalkan pertemuan parlemen yang seharusnya digelar untuk membicarakan penanganan Covid-19. Sejumlah pihak menganggap Muhyiddin membatalkan pertemuan itu untuk menghindari pemakzulan dirinya.