Oposisi PH Sebut Muhyiddin Sudah Tidak Didukung Parlemen

Koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH) menyatakan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, tidak lagi mempunyai dukungan mayoritas dari parlemen, setelah didesak mundur akibat kekisruhan politik.

"Setelah para pemimpin Pakatan Harapan membuat perhitungan yang cermat dengan rekan-rekan dari partai oposisi dan semua yang tidak mendukung Muhyiddin, jelas bahwa Muhyiddin tak mengatakan yang sebenarnya," kata Pakatan Harapan dalam pernyataan resmi, dikutip Reuters, Kamis (5/8).

Partai terbesar di Malaysia, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang mulanya mendukung kabinet Muhyiddin juga menantang Muhyiddin.

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, mengatakan lebih dari delapan anggota parlemen dari partainya menarik dukungan terhadap pemerintahan Muhyiddin.

UMNO mulanya sepakat memberikan dukungan politik di parlemen terhadap pemerintahan Muhyiddin pada tahun lalu. Namun, internal partai itu terbelah karena perbedaan sikap dukungan terhadap perdana menteri.

Perpecahan itu tercermin saat Zahid menyatakan menarik dukungan terhadap pemerintahan Muhyiddin. Namun, politikus UMNO sekaligus wakil perdana menteri, Ismail Sabri Yaakob, terlihat berdiri di samping Muhyiddin dan muncul bersama dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu kemarin.

Muhyiddin memang mengklaim mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen. Ia menyatakan akan membuktikan klaim itu dalam sidang parlemen Malaysia pada September mendatang.

Pemerintahan Muhyiddin goyah saat ia memimpin koalisi yang dinilai rapuh pada Maret 2020 lalu.

Tekanan terhadap pemerintahannya terjadi ketika Malaysia dihantam pandemi Covid-19, yang berdampak terhadap perlambatan ekonomi dan penguncian wilayah.

Aksi protes menuntut Muhyiddin mundur digelar. Bahkan politikus oposisi seperti Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Anwar Ibrahim hingga Mahathir Mohamad ikut turun ke jalan menuntut Muhyiddin mengundurkan diri.

Muhyiddin mengatakan gejolak politik dipicu oleh "pihak-pihak tertentu" yang tuntutannya ditolak, termasuk membebaskan individu yang menghadapi tuduhan korupsi.

Beberapa anggota parlemen UMNO dilaporkan menghadapi tuduhan korupsi sejak partai itu kalah dalam pemilihan 2018, termasuk mantan perdana menteri Najib Razak dan Hamidi. Namun, keduanya membantah melakukan hal tersebut.